Setelah 40-an Tahun Freeport Mengeruk Emas, Baru Kali Ini Papua Dapat Bagian 10 Persen Saham

Porsi 10 persen itu disepakati untuk menyejahterakan kawasan dan warga Papua yang selama ini terdampak kegiatan Freeport.

Setelah 40-an Tahun Freeport Mengeruk Emas, Baru Kali Ini Papua Dapat Bagian 10 Persen Saham
KOMPAS/B JOSIE SUSILO HARDIANTO
Areal tambang terbuka PT Freeport Indonesia di Grasberg, Timika, Papua, Kamis (24/11/2011) 

TRIBUNBATAM.ID, JAKARTA — Pemerintah pusat melaksanakan tanda tangan perjanjian dengan Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Mimika.

Perjanjian itu berisi kepemilikan 10 persen setelah divestasi saham PT Freeport Indonesia dilaksanakan.

Porsi 10 persen itu disepakati untuk menyejahterakan kawasan dan warga Papua yang selama ini terdampak kegiatan Freeport.

"Perjanjian yang ditandatangani adalah salah satu langkah maju dan strategis dalam rangka pengambilan saham divestasi PT Freeport Indonesia setelah dicapai kesepakatan antara pemerintah dan PT Freeport Indonesia pada 27 Agustus 2017," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat memberikan sambutan dalam acara tersebut, Jumat (12/1/2018).

Acara penandatanganan ini dihadiri Sri Mulyani bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan, Direktur Utama PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) Budi Gunadi Sadikin, Gubernur Papua Lukas Enembe, Bupati Mimika Eltinus Omaleng, serta perwakilan BUMN dan pihak terkait.

Baca: 3 Tuntutan Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata di Papua. Minta PT Freeport Segera Ditutup!

Baca: Karyawan Freeport Demo Lagi, Menteri Jonan: Terserah Itu Urusan Mereka! Ada Apa?

Melalui perjanjian ini, setelah pemerintah merampungkan proses pengambilalihan saham PT Freeport Indonesia sebesar 51 persen dari Freeport McMoran, 10 persennya akan jadi hak warga Papua melalui Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Mimika.

Sri Mulyani memastikan, tahapan pencaplokan saham PT Freeport Indonesia tetap berlangsung sesuai rencana.

Prosesnya juga masih berlangsung sampai saat ini, dan masih didasarkan dari perjanjian awal yang dilaksanakan pada 27 Agustus 2017 silam.

Halaman
12
Editor: Sri Murni
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help