Inilah Tuntutan Driver dan Ojek Online dalam Aksinya di Batam Centre Selasa Pagi

Pemerintah Kota (Pemko) Batam dan penegak hukum juga diminta dapat bersikap adil dan memberikan rasa aman bagi driver online

Inilah Tuntutan Driver dan Ojek Online dalam Aksinya di Batam Centre Selasa Pagi
TRIBUNBATAM/ZABUR A
Orator driver taksi dan ojek online di Batam Center, Selasa (15/1/2018) 

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Dalam aksi damai driver dan ojek online menuntut pemerintah melalui DPRD Batam mencabut surat Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Kepri No.951.2/ DLLAJ/613 tentang penghentian operasional online.

Tuntutan disampaikan dalam orasi di depan kantor Wali Kota Batam, Batam Centre, Kepri, Selasa (15/1/2018).

Dalam tuntutan mereka juga meminta pemerintah membatalkan surat kesepakatan bersama tertanggal 31 Oktober 2017, antara DPRD Kota Batam, Dishub Provinsi Kepri dan pihak kepolisian.

Baca: Kami Tidak Mencari Musuh. Tapi Kenapa Setiap Kami Mencari Nafkah Diintimidasi?

Baca: Antisipasi Intimidasi, Driver dan Ojek Online dari Tiban Dikawal Polisi Menuju Batam Centre

Baca: Empat Orang Jadi Tersangka Pengrusakan Taksi Berbasis Aplikasi. Ini Kata Kapolresta Barelang

Pemerintah Kota (Pemko) Batam dan penegak hukum juga diminta dapat bersikap adil dan memberikan rasa aman bagi driver online dalam menjalankan usaha.

Pemko Batam dituntut mengatur ojek online dengan adil dan melibatkan asosiasi driver online (ADO) dalam perumusan peraturannya.

Dishub Kota Batam mensosialisasikan PM 108/2017 kepada driver online di Kota Batam agar dapat segera melengkapi persyaratannya.

Pemko Batam dan Dishub Batam membuka pintu dialog dengan DPD ADO Kepri terkait pelaksanaan PM 108/2017 dan operasional transportasi berbasis IT agar dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Driver berbasis aplikasi ini juga meminta Kepolisian di Kota Batam tidak melakukan tindakan atau razia selama masa transisi PM 108/2017 dan perumusan peraturan ojek online.

"Segera memberikan batasan kuota driver online dan ojek online di Kota Batam," katanya.

Melepaskan kendaraan yang selama ini ditangkap atas dasar surat kesepakatan bersama tertanggal 31 Oktober 2017 antara DPRD Batam, Dishub Kepri dan pihak Kepolisian.

Terakhir, mereka meminta pemerintah dan kepolisian Kota Batam tidak melakukan pembiaran terhadap berbagai masalah yang dihadapi driver online dan segera melakukan upaya-upaya hukum dengan menindak tegas sesuai hukum yang berlaku terhadap oknum non sipil yang berbuat semena-mena terhadap driver online. (bur)

Penulis: Zabur Anjasfianto
Editor: nandarson
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help