Kejati Gandeng PPATK Usut Dana Jaminan Reklamasi Tambang di Kabupaten Bintan!

Ternyata dana jaminan reklamasi digunakan untuk modal pengembangan bank milik daerah atau Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Kejati Gandeng PPATK Usut Dana Jaminan Reklamasi Tambang di Kabupaten Bintan!
Tribunnewsbatam.com/Muhamad Munirul Ikhwan
Ilustrasi. Tim gabungan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke beberapa lokasi tambang bauksit ilegal di Kabupaten Bintan, Kepri 

TRIBUNBAAM.Id, TANJUNGPINANG- Sebanyak 129 Miliar dana jaminan reklamasi dan reklamasi Pasca tambang mengendap di bank BPR Bintan. Dana tersebut tak kunjung digunakan untuk kegiatan reklamasi bekas tambang bauksit oleh kabupaten Bintan.

Baca: Ngeri, Karyawati Bank Jadi Korban Perampokan Sopir Taksi Online! Begini Kejadiannya!

Baca: Inilah Rahasia Gaji PNS Pemprov DKI Jakarta Besar-besar! Tunjangan Tembus Rp 127 Juta Per Bulan!

Baca: Masuk Tahun Politik! Inilah 10 Jenderal TNI-Polri yang Berada di Lingkaran Jokowi

Baca: Istri Cantik Idrus Marham Curi Perhatian! Mengejutkan Begini Kisah Cinta Keduanya!

Asisten Intelegen (Asintel) Kejati Kepri Martono mengaku tim telah turun dan sekian bulan melakukan kegiatan intelegen pengumpulan data dan keterangan para pihak . Berdasarkan hasil rincian sementara, dana yang semestinya digunakan untuk reklamasi pasca tambang di Bintan termasuk tertinggi dibanding kabupaten lainya.

"Ia memang ada 129 miliar dana jaminan reklamasi dan reklamasi Pasca tambang yang semestinya digunakan untuk kegiatan reklamasi," ujar Martono SH MH ditemui di Markas Komando (Makorem) 033 Wira Pratama ‎saat acara silaturahmi Muspida Kepri, Jumat (19/1).

Namun sejak distop kegiatan tambang dan dana jaminan reklamasi telah di‎setor dan tersimpan melalui rekening bersama antara pengusaha dan Kabupaten kota, hingga saat ini belum terlaksana reklamasi dan reboisasi pelestarian bekas tambang.

Hal itu pun menyebabkan dampak kerusakan yang luar biasa. Selain lahan gundul dan gersang tanpa tumbuhan, kubangan bekas tambang bauksit pun berbahaya bagi‎ bagi aktifitas manusia.

Lebih lanjut, pihak-pihak yang bersangkutan baik bank, kabupaten kota, provinsi, pengusaha tambang, BPK dan juga Kejati juga telah duduk bersama membahas di kantor Provinsi. Asintel menyebutkan bahwa dana tersebut memang masih ada.

Halaman
12
Penulis: Wahib Wafa
Editor:
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved