KEPRI REGION

Menteri Tenaga Kerja Canangkan Kepri Pelopor K3. Ini Dia 4 Butir Deklarasinya

Pencanangan diikuti dengan Penandatangan Deklarasi Komitmen Bersama Penerapan Program K3 untuk Mewujudkan Kepri Provinsi Ke-3 Tahun 2020

Menteri Tenaga Kerja Canangkan Kepri Pelopor K3. Ini Dia 4 Butir Deklarasinya
HUMAS PEMPROV KEPRI
Menteri Tenaga Kerja M Hanif Dhakiri didampingi Gubernur Kepri Nurdin Basirun melakukan pencanangan Provinsi Kepri sebagai Pelopor K3 di Indonesia, Sabtu (20/1/2018) di Harmoni One Batam 

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Menteri Tenaga Kerja M Hanif Dhakiri didampingi Gubernur Kepri Nurdin Basirun melakukan pencanangan  Provinsi Kepri sebagai Pelopor K3 di Indonesia, Sabtu (20/1/2018) di Harmoni One Batam.

Pencanangan itu juga diikuti dengan Penandatangan Deklarasi Komitmen Bersama Penerapan Program K3 untuk Mewujudkan Kepri Kepri Provinsi Ke-3 Tahun 2020. 

Pencanangan itu juga merupakan langkah konkret Kepri dalam penerapan sistem K3 di Indonesia merupakan tindaklanjut  Pembukaan Bulan K3 Nasional oleh Menaker  pada 12 Januari 2018 kemaren di Surabaya. 

Baca: Penerapan K3 Kunci Keberhasilan Perusahaan Kepri Hadapi Persaingan Global, Kata Nurdin Basirun

Baca: Ini Hasil Otopsi Siswi SMP yang Tewas Usai Begituan dengan Pacarnya. Ada Memar di Dadanya

Baca: Gubernur Kepri H Nurdin Basirun: Terus Gelar Iven Silaturahmi dan Menyehatkan

Menaker berharap, langkah Kepri tersebut diikuti oleh Provinsi-Provinsi lain di Indonesia. 

"Seluruh program pembangunan nasional dan daerah erat kaitannya dengan penerapan sistem K3. Jika angka kecelakaan kerja tinggi, maka jangan harap perencanaan pembangunan bisa tercapai sesuai target," tegas Hanif. 

Menurut Hanif, meski pada Agustus 2017 angka kecelakaan kerja di Indonesia menurun pada menjadi 80.329 kasus dari 105.182 kasus pada tahun 2016, tetapi hal tersebut masih buktikan bahwa penerapan sistem K3 di Indonesia belum optimal. 

Padahal, lanjut Hanif penerapan sistem K3 di sebuah perusahaan merupakan salah satu aspek penting dalam perlindungan ketenagakerjaan disamping pengupahan, jaminan sosial, kebebasan berserikat, dan hubungan industrial.

Halaman
12
Editor: nandrson
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved