Ada Upaya Hidupkan Lagi Ekspor Pasir Laut, Dahuri: ' Bisa Saja Asalkan Pasirnya Tidak dari Batam'

Kegiatan pertambangan pasir dan ekspor pasir laut dinilai dapat menjadi sektor penggerak ekonomi Kepri.

Ada Upaya Hidupkan Lagi Ekspor Pasir Laut, Dahuri: ' Bisa Saja Asalkan Pasirnya Tidak dari Batam'
tribun batam
Ki-ka : Mantan KASAL, Laksamana (purn) Ahmad Soetjipto‎, Ketua Asosiasi Pengusaha Pasir Laut Kepri Herry Tous‎a, Mantan Menteri Rokhmin‎ Dahuri, dan Dirut BUMD PT Sarana Kepulauan Riau‎ Hendy Harmen. 

TRIBUNBATAM.ID, BATAM- Kegiatan pertambangan pasir dan ekspor pasir laut dinilai dapat menjadi sektor penggerak ekonomi Kepri.

Hal tersebut terungkap dalam diskusi publik Forum Pimred Kepri bertema 'Menggali Potensi Kemaritiman Membangkitkan Keterpurukan Ekonomi Kepri' di Harmoni One Hotel, Kamis (25/1/2018) siang.

Diskusi yang dihadiri sejumlah pimpinan redaksi media di Kepri itupun mengundang sejumlah tokoh sebagai pembicara.

Satu diantaranya mantan Menteri Kelautan, Rokhmin Dahuri.

"‎Kita menyaksikan dan merasakan bersama, dalam tiga tahun terakhir, baik dalam data statistik Kepri maupun yang dialami masyarakatnya sendiri, Kepri lagi bermasalah. Kalau dulu pertumbuhan ekonomi di zaman Pak Habibie bisa double digit, di era reformasi 7-8 persen. Saya terkejut kemarin itu hanya 2,45 persen," ujar Rokhmin.

Bicara solusi atas hal itu, menurutnya tentu perlu dilakukan upaya-upaya untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi.

"‎Kalau mau naikan kelas, dari negara berkembang ke negara maju, pertumbuhan ekonomi harus tubuh tujuh persen itupun dalam waktu 15 tahun ini. Pertanyaannya, darimana pertumbuhannya kita gali, tentu ada sektor-sektor mulai dari kelautan perikanan, pariwisata bahari. Termasuk tadi ada aspirasi juga dari masyarakat Kepri untuk menghidupkan kembali aktifitas penambangan dan ekspor pasir laut," tuturnya.

Rokhmin Dahu‎ri mengungkapkan hal itu bisa saja dilakukan, selagi memenuhi tiga syarat.

Syarat itu di antaranya, pelaksanaannya sesuai aturan hukum berlaku, ramah lingkungan, dan pembagian keuntungan yang merata (dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Kepri).

"Sepakat saja asal memenuhi syarat. Syarat pertama, harus sesuai aturan. Jangan menambang pasir lautnya di Batam, karena sudah banyak jaringan pipa atau kabel bawah laut yang sudah tertanam. Lagipula secara zonasi, Batam inikan dikembangkan lebih ke city tourism, life style, jadi tidak matching juga dengan pertambangan‎. Rencana Tata Ruang Wilayahnya harus dituruti," tuturnya.

Untuk keuntungannya, tinggal diatur kembali yang akan disalurkan ke pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta untuk pengembangan masyarakat. Khususnya, pengembangan masyarakat pesisirnya.

"Jangan sampai keuntungan ini malah tidak dirasakan masyarakat. Atau bahkan merugikan masyarakat. Kenapa perlu pengembangan masyarakat Pesisir, karena mungkin saja akibat aktifitas pertambangan itu berdampak ke mereka. Misalnya, mereka jadi harus tergeser dalam mencari ikan akibat aktifitas tambang. Nah, ini yang perlu dicarikan solusinya juga," tuturnya. (*)

Penulis: Anne Maria
Editor: Sri Murni
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help