DPRD Batam Minta Pemko Selesaikan Laporan Terkait Temuan BPK di RSUD Embung Fatimah

Terhadap persoalan di RSUD, Udin meminta manajemen RSUD bisa transparan terhadap penggunaan uang yang masuk dan uang keluar

DPRD Batam Minta Pemko Selesaikan Laporan Terkait Temuan BPK di RSUD Embung Fatimah
TRIBUNBATAM/ROMA
Anggota komisi IV DPRD Kota Batam, Udin P Sihaloho SH saat sidak ke RSUD Embung Fatimah 

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Batam, Udin P Sihaloho meminta Pemerintah Kota Batam segera menyelesaikan laporannya, atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di RSUD Embung Fatimah.

Jika tidak bisa diselesaikan, DPRD akan masuk, dengan membentuk panitia khusus (pansus). Pansus ini sendiri tugasnya melakukan audit investigasi.

"Dari audit investigasi itu nanti akan ketahuan kemana larinya, kebocoran anggaran di RSUD. Dari situ bisa ditindaklanjuti ke ranah hukum," kata Udin, Rabu (24/1) di DPRD Kota Batam.

Baca: Gubernur Nurdin Antar Langsung Bantuan Obat untuk RSUD Embung Fatimah

Baca: Dengar Stok Obat RSUD Embung Fatimah Kosong, Pemprov Berikan Obat! Ini Reaksi Sekda Batam!

Baca: DUH! Atap Teras Dekat Pintu Masuk IGD RSUD Embung Fatimah Nyaris Roboh

Udin mengapresiasi langkah Gubernur Kepri, Nurdin Basirun yang memberikan bantuan obat kepada RSUD EF. Itu menyikapi sering terjadinya kekosongan obat di rumah sakit milik pemerintah tersebut.

"Kita apresiasi, tapi kita perlu tahu obat yang dibantu itu berapa macam. Kalau misalnya obat-obatan umum, seperti paracetamol, infus, masih normatif," ujarnya.

Sebab kebutuhan obat di RSUD bagi masyarakat, lebih dari yang digambarkan saat ini. Semisal obat untuk kemoterapi, sejak Maret 2017 hingga kini masih kosong.

"Tapi tetap kami ucapkan terima kasih. Anggaplah ada waktu untuk berpikir lebih cerdas lagi untuk menyelesaikan persoalan kekosongan obat di sana," kata Udin.

Terhadap persoalan di RSUD, Udin meminta manajemen RSUD bisa transparan terhadap penggunaan uang yang masuk dan uang keluar.

Dengan begitu, diharapkan persoalan utang-utang di RSUD bisa coba diselesaikan di Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) perubahan 2018.

"Jadi sekarang silahkan transparan utang-utangnya. Akan coba kita benahi di perubahan anggaran nanti," ujarnya.

Udin melanjutkan, pada 2017 lalu anggaran untuk pembelian obat di RSUD diberikan sebesar Rp 17,4 miliar. Kemudian pada 2018, ditingkatkan menjadi Rp 18 miliar.

"Anggaran untuk BLUD nya Rp 77 miliar pada 2018. Utang obat Rp 7 miliar. Total utang Rp 21,9 miliar," kata Udin. (wie)

Penulis: Dewi Haryati
Editor: nandrson
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved