Kasus Pungli BPN Tanjungpinang, Terdakwa Curhat Saat Baca Pledoi di Persidangan!  

Nampak wajah Januar pilu saat membacakan Pledoi pembelaan dirinya atas kasus dugaan Pungutan Liar BPN Pinang

Kasus Pungli BPN Tanjungpinang, Terdakwa Curhat Saat Baca Pledoi di Persidangan!   
tribunbatam/wahib waffa
Januar (baju putih) terdakwa pungli BPN Tanjungpinang‎ dalam sidang pembelaanya, Selasa (30/1/2018) 

TRIBUNBATAM.Id, TANJUNGPINANG-Nampak wajah Januar pilu saat membacakan Pledoi pembelaan dirinya atas kasus dugaan Pungutan Liar yang dihadapinya.

Januar merupakan Plh Kasi Survei, Pengukuran dan Pemetaan BPN kota Tanjungpinang yang dituduh memungut uang Rp 3 juta kepada pemohon sertifikat tana‎h.

Baca: Tarik Uang di ATM Tak Keluar Duitnya? Waspadalah Anda Korban Modus Kejahatan Baru Ini

Baca: Terungkap! Banyak Anggota Tjakrabirawa Kabur ke Thailand Jadi Biksu-Petani! Mengejutkan Alasannya!

Baca: Inilah Kisah Anak Super Cerdas dari Surabaya! Kuliah Usia 13 Tahun, Begini Sepak Terjangnya!

Baca: Heboh! Bahasa Tubuh Setya Novanto Seolah sedang Menggoda Istrinya di Ruang Sidang

Ia merasa apa yang dilakukan dengan meminta uang sejumlah 3 juta kepada Ahmad Pardamaian Sembiring bukanlah suatu tindak pidana. 

Melainkan sebagai uang operasional yang digunakan untuk melakukan survey, pemetaan dan pengukuran permohonan sertifikat tanah yang diajukanya. Dimana pemohon juga sebagai kawan lamanya.

"Pemohon sertifikat itu kawan lama saya. Saya sudah ceritakan dari awal bahwa butuh dana operasional untuk melakukan survei dan pengukuran ke lokasi bersama tim kita yang harus ditanggung pemohon.

Awalnya 6 juta. Lalu dikasih 3 juta, saya bilang tidak masalah. Karena saya sudah keluar uang duluan," kata Januar menyampaikan isi Pledoi kepada Majelis Hakim, Selasa (30/1/2018).

Ia pun merincikan berapa total pengeluaran untuk melaksanakan kegiatan di lokasi untuk menerbitkan sertifikat. Saat itu ia bersama timnya datang ke lokasi objek tanah pemohon dengan menggunakan mobil rental.

Kemudian ia bersama tim tiba di lokasi untuk melakukan pengukuran beberapa jam. Ia kemudian mengeluarkan uang konsumsi makan untuk timnya.

"Jadi pemohon sudah mengajukan tahun 2013 ‎dan 2015. Dan baru dilakukan proses pada 2016.

Dulu statusnya masih hutan lindung. Jadi dicek kembali batas tanah, cek apakah masih masuk kawasan hutan lindung atau tidak. Supaya tidak timbul masalah di kemudian hari. Untuk mengeluarkan sertifikat harus melalui sejumlah tahapan cek objek tanah," ujarnya. (*)

Berita Terkait Baca Harian Tribun Batam Edisi Rabu (31/1/2018)

Penulis: Wahib Wafa
Editor: Agoes Sumarwah
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved