RKUHP Dinilai Bisa Memenjarakan Korban Pemerkosaan Selama Lima Tahun

Menurut Erasmus, perluasan pasal zina justru tidak berpihak pada tujuan perlindungan dan justru berpotensi memidanakan korban pemerkosaan.

RKUHP Dinilai Bisa Memenjarakan Korban Pemerkosaan Selama Lima Tahun
kompas.com
Aktivis ICJR Erasmus Napitupulu di Jakarta, Kamis (2/11/2017). 

TRIBUNBATAM.ID, JAKARTA — Wacana perluasan pasal tindak pidana zina dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana ( RKUHP) dikritik Direktur Pelaksana Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Erasmus Napitupulu.

Menurut Erasmus, perluasan pasal zina justru tidak berpihak pada tujuan perlindungan dan justru berpotensi memidanakan korban pemerkosaan.

"Kalau pasal ini jadi, bisa memidana korban atau perempuan yang jadi korban. Justru mereka malah berpotensi menjadi tersangka tindak pidana perzinaan, padahal mereka korban pemerkosaan," ujar Erasmus saat ditemui di kantor ICJR, Jakarta Selatan, Rabu (31/1/2018).

Baca: CATAT! Nikah Siri dan Poligami Dianggap Zina dan Masuk Tindak Pidana dalam RKUHP

Pasal 484 Ayat (1) Huruf e draf RKUHP hasil rapat antara pemerintah dan DPR per 10 Januari 2018 menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah melakukan persetubuhan. 

Tindak pidana zina tersebut diancam dengan pidana paling lama 5 tahun penjara.

Baca: KISAH PILU Tripena: Lahirkan Sendiri di Gubuknya, Kini Justru Kehilangan Sang Buah Hati

Erasmus menuturkan, korban pemerkosaan berpotensi menjadi tersangka tindak pidana zina jika si pelaku mengaku persetubuhan terjadi atas dasar suka sama suka.

Sementara dalam banyak kasus pelecehan seksual, korban sulit sekali membuktikan bahwa telah terjadi ancaman kekerasan sebagai dasar pidana pemerkosaan.

"Si pelaku bisa saja mengaku persetubuhan terjadi atas dasar suka sama suka dan ketika perempuan tidak bisa membuktikan ada ancaman kekerasan dalam pemerkosaan, yang bisa kena adalah korban. Korbannya jadi tersangka," ujar Erasmus.

Halaman
12
Editor: Sri Murni
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help