BP Batam Masih Cari Solusi Soal Pajak Permukaan Air dengan Pemprov Kepri

TRIBUNBATAM.id, BATAM- Soal pajak air permukaan, Kepala Kantor Pengelolaan Air BP Batam, Binsar Tambunan mengatakan, pembahasan dengan Pemprov Kepri saat ini dalam tahap pengkajian terkait peraturan baru yang dikeluarkan Kementerian PU PR.

"Selanjutnya hal ini akan jadi bahan kajian tim dari BP Batam, yang nantinya akan dibicarakan tentunya dengan pihak provinsi maupun ATB," kata Binsar singkat, Rabu (7/2/2018).

Sebelumnya, demi mencari solusi atas polemik pajak air permukaan yang terjadi belakangan ini, BP Batam sampai menggelar forum grup diskusi mengundang sejumlah pihak terkait.

Baca: Respon 2 Kadisbudpar Soal Acara Pemilihan Duta BP Batam: Bisa Dongkrak Kunjungan Wisata

Baca: Foto-foto Kemeriahan Pemilihan Duta BP Batam 2018 Sabtu Malam Kemarin

"FGD ini kami buat untuk memfasilitasi semuanya. Kami harapkan semua permasalahan yang jadi polemik segera ada solusinya," kata Binsar, beberapa waktu lalu.

Ia mengatakan, namanya pajak memang mesti dibayar. Adanya perbedaan penghitungan antara BP Batam dan Pemprov Kepri inilah yang mesti segera didudukkan.

Pasalnya besaran Rp 1.880 yang dibebankan kepada ATB itu masuk kategori untuk industri.

"Sehingga kita punya acuan. Secara nasional ada Permen PU PR Nomor 15 Tahun 2017 yang keluar Agustus 2017. Sebelumnya kita masih pakai aturan yang lama. Nanti akan kita komunikasikan dengan gubernur biar ada solusinya," ujar Dia.

Teknisnya dasar perhitungan NPA tetap berpatokan pada Permen.

Sementara penetapannya diatur dalam Pergub. Binsar sendiri mengakui, dalam Permen PU PR Nomor 15 Tahun 2017 tidak diatur peruntukkan peran seperti yang dijalankan ATB saat ini.

Apakah masuk kategori swasta atau Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

"Menurut kami yang namanya ATB adalah melaksanakan fungsi PDAM. Fungsi pengelolaan air minum sudah dilakukan ATB. Di Batam tak ada perusahaan air lain," kata Binsar. (wie)