Heboh! Disnaker Anambas Kesulitan Mendata Peserta BPJS Ketenagakerjaan! Mengejutkan Alasannya!

Disnaker Anambas curhat kesulitan mendata pekerja peserta BPJS Ketenagakerjaan

Heboh! Disnaker Anambas Kesulitan Mendata Peserta BPJS Ketenagakerjaan! Mengejutkan Alasannya!
Istimewa
Ilustrasi. Pelayanan di BPJS Ketenagakerjaan 

TRIBUNBATAM.id, ANAMBAS-Dinas penanaman modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kepulauan Anambas kesulitan dalam mendata jumlah pekerja dalam sektor swasta yang terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan.

Yunizar, Kepala OPD tersebut mengatakan, meski sosialisasi telah disampaikan melalui beberapa kesempatan, namun hingga saat ini pihaknya belum memiliki data valid mengenai jumlah pekerja yang telah mendaftarkan ‎diri sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Baca: Heboh! Meleset dari Incaran, Begini Trik Parpol Otak-atik Nomor Urut Agar Tetap Bawa Hoki

Baca: Terungkap! Siapa Lebih Kaya, Julianto Tio atau Ahok? Bandingkan Foto-foto Penampakan Rumah Mereka!

Baca: Terungkap! Inilah Fakta Mengejutkan di Balik Heboh Video Paspampres dan Anies Baswedan!

Baca: Inilah Keistimewaan Mobil Mewah Andalan Prabowo Subianto! Mengejutkan Harga Awal Belinya!

"Selama saya ditempatkan di sini, belum pernah ada yang melapor ke dinas kami. Mungkin, mereka (kontraktor) bisa saja mengurus langsung ke BPJS Ketenagakerjaan," ujarnya Senin (19/2/2018).

Ia menjelaskan, keikutsertaan tenaga kerja menjadi BPJS Ketenagakerjaan, telah diatur dalam Undang-Undang. Tidak hanya pekerja di perusahaan, pekerja yang bekerja di rumah pribadi hingga pekerja harian pun, diakuinya bisa menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

"Jadi, tidak hanya untuk pekerja di perusahaan saja. Untuk pekerja harian pun, bisa mendaftar. Untuk sosialisasi, memang sudah pernah kami sampaikan salahsatunya dengan berkoordinasi dengan OPD teknis," ungkapnya.

Jefri Kepala BPJS Ketenagakerjaan di Tanjungpinang mengatakan, terdapat beberapa perusahaan di Anambas yang telah mendaftarkan anggotanya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Pihaknya pun, telah menjalin kerjasama dengan OPD terkait ‎untuk mensukseskan program BPJS Ketenagakerjaan di Anambas. Sayangnya, kerjasama yang sudah terjalin sekitar dua tahun itu tidak berjalan optimal.

"Awal-awal ada sekitar lima perusahaan yang mendaftarkan pekerjanya, namun belum ada lagi," ungkapnya saat dihubungi. Pihaknya pun, juga belum memilki data valid akan keikutsertaan pekerja di Matak,

yang berkemungkinan telah bergabung dengan BPJS Ketenagakerjaan ‎dari Jakarta. Tercatat, sekitar 2.500 an pegawai tidak tetap yang telah tercover dan terdaftar menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan.

"Kalau pegawai (PNS) kan masuk Taspen. Untuk pekerja harian, bisa mendaftar hanya dengan Rp 16.800 per bulan," bebernya. Ia menjelaskan, terdapat sanksi bagi perusahaan yang tidak mengikutsertakan pekerjanya menjadi BPJS Ketenagakerjaan.

Sanksi berupa ‎pencabutan izin usaha, diatur dalam PP nomor 86 Tahun 2013. "Ada sanksi administratif. Sampai kepada pencabutan izin oleh Pemerintah Daerah," ungkapnya. (*)

Penulis: Septyan Mulia Rohman
Editor: Agoes Sumarwah
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved