Home »

Bisnis

» Makro

Merasa Dirugikan atas Bunga dan Denda Telat Bayar Pajak, Wanita Pengusaha Ini Gugat 2 UU Pajak

Kerugian yang dialami Heni lantaran ada ketentuan soal sanksi bunga dan sanksi administrasi bagi wajib pajak yang telat membayar pajak.

Merasa Dirugikan atas Bunga dan Denda Telat Bayar Pajak, Wanita Pengusaha Ini Gugat 2 UU Pajak
ilustrasi biliar akan kena pajak 

TRIBUNBATAM.ID,  JAKARTA- Merasa dirugikan dengan Undang-undang (UU) perpajakan terutama menyangkut sanksi denda dan bunga karena telat membayar pajak, seorang wanita pengusaha mengajukan uji materi dua UU perpajakan. 

Dua Undang-Undang (UU) tersebut diajukan uji materi atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Dua beleid tersebuat adalah UU No 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas UU 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dan UU No 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas UU 8/1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

Baca: Tak Ada Lagi Uang Tunai, Kementrian dan Lembaga Sekarang Belanja Pakai Kartu Kredit

Baca: MEMAHAMI Revolusi Industri 4.0 yang Bakal Memangkas Tenaga Kerja Manusia

Heni Viktoria adalah Direktur PT Harapan Sinar Abadi. Adapun pasal yang diuji materi adalah Pasal 9 ayat (2a), Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3) huruf c UU 28/2007, dan Pasal 9 ayat (9) UU 42/2009 (lihat tabel).

Dalam sidang perdana dengan agenda pemeriksaan perkara, Selasa (20/2/2018), Heni menjelaskan, gugatan uji materi dilakukan karena pasal-pasal tersebut membuat pihaknya mengalami kerugian besar.

"Semua rekening kami diblokir dan dipindahkan ke kas negara. Kemudian satu unit mobil kami juga disita," kata Heni saat membacakan permohonannya.

Kerugian yang dialami Heni lantaran ada ketentuan soal sanksi bunga dan sanksi administrasi bagi wajib pajak yang telat membayar pajak.

Heni menambahkan, keterlambatan pembayaran pajak terjadi bukan karena dirinya berniat menjadi pengemplang pajak.

Baca: Hantaman Topan Gita sampai Selandia Baru, Jalan Utama Tertutup dan Sekitar 1.000 Turis Terjebak

Baca: Status Darurat Negeri Paling Eksotis di Dunia Maladewa Diperpanjang, Wisman pun Batal Datang

Dia berdalih, keterlambatan pembayaran pajak karena masalah administrasi yang bisa dihadapi semua pihak.

Atas gugatan uji materi ini, pihak Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) mengaku belum mengetahuinya dan akan mempelajarinya lebih lanjut.

"Kami belum bisa kasih komentar, nanti kami pelajari dulu," kata Direktur Penyuluhan Pelayanan (P2) Humas Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama. (kontan/Anggar Septiadi) 

Editor: Sri Murni
Sumber: Kontan
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help