Terungkap! Inilah Alasan 170 Pejabat Eselon Pemko Pinang Belum Dilantik Meski Terbit Rekom!

Di rekomendasi tersebut dibunyikan langsung walikota bukan pejabat walikota. Nah ini yang menjadi permasalahan

Terungkap! Inilah Alasan 170 Pejabat Eselon Pemko Pinang Belum Dilantik Meski Terbit Rekom!
Istimewa
Ilustrasi 

TRIBUNBATAM.id, TANJUNGPINANG-Rekomendasi pelantikan 170 pejabat Eselon III dan IV dari Menteri Dalam Negeri sudah diterima Pemerintah Kota Tanjungpinang. Namun pelantikan belum bisa dilakukan. Kenapa?

Kepala Dinas Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (DKPSDM) Kota Tanjungpinang Tengku Dahlan mengatakan memang rekomendasi dari Kemendagri sudah keluar. Namun perintah pelantikan rekomendasi pelantikan ditujukan ke walikota untuk mutasi dan pelantikan.

Baca: Kasus Novel Baswedan, Presiden Jokowi Ultimatum Kapolri! Begini Alasannya!

Baca: Terungkap! Inilah Ibunda Presiden Soekarno dan Kisah Mistis Gunung Kelud Meletus!

Baca: Heboh Penangkapan Sabu 1,6 Ton! Bea Cukai Anambas Kena Telepon! Mengejutkan Pertanyaannya!

Baca: PSI Lolos Pemilu! Inilah 6 Fakta Mengejutkan Grace Natalie Ketua Umum PSI

Baca: Heboh! Nyalakan AC Tanpa Buka Jendela saat Pertama Masuk Mobil Picu Kanker? Ternyata Itu Hoaks

"Di rekomendasi tersebut dibunyikan langsung walikota bukan pejabat walikota. Nah ini yang menjadi permasalahan," katanya, Rabu (21/2/2018).

Permasalahan tersebut, lanjutnya, dikarenakan saat ini kepala daerah dijabat oleh pejabat walikota bukan walikota. Sehingga perlu dikeluarkan rekomendasi baru untuk pejabat walikota.

"Usulan sebelumnya memang walikota yang menandatangani. Tapi sampai jabatan walikota berakhir rekomendasi belum keluar. Baru setelah Pemko Tanjungpinang dipimpin pejabat walikota rekomendasi keluar," katanya.

Usulan ke Kemendagri agar mengeluarkan rekomendasi baru yang diperuntukkan pejabat walikota sudah dikirim. Formasi yang dikirim juga berjumlah sama dan dengan formasi yang sama juga.

"Sudah kita kirim via email. Nanti kalau ada yang perlu lagi didiskusikan kita kesana. Karena dalam edaran Kemendagri pada 12 Februari semua pejabat (walikota, bupati maupun gubernur) harus izin kemendagri," katanya.

Untuk diketahui, sampai saat ini tak sedikit jabatan penting eselon III di lingkungan Pemko Tanjungpinang masih kosong. Kekosongan tersebut sudah sejak setahun lalu.

Adapaun beberapa jabatan penting dalam Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Tanjungpinang sampai saat ini banyak yang kosong.

Diantaranya Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Sekretaris Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Sekretaris PU, Sekretaris Disnaker, Kabag Pemerintahan, Sekretaris Dinas Kominfo.(*)

Penulis: M Ikhwan
Editor: Agoes Sumarwah
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved