Ini Rincian Tunjangan untuk Hakim Pengadilan Pajak, Besarnya Capai Puluhan Juta per Bulan

Para hakim Pengadilan Pajak kini punya penghasilan baru dari sejumlah tunjangan yang diberikan negara.

Ini Rincian Tunjangan untuk Hakim Pengadilan Pajak, Besarnya Capai Puluhan Juta per Bulan
Sekretariat Jenderal Kemenkeu
Pelantikan Hakim Pengadilan Pajak. 

TRIBUNBATAM.ID, JAKARTA- Para hakim Pengadilan Pajak kini punya penghasilan baru dari sejumlah tunjangan yang diberikan negara, khususnya bagi mereka yang tidak menerima fasilitas rumah dinas.

Ini setelah Menteri Keuangan Sri Mulyani menandatangani Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 16/PMK.01/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No 194/PMK.01/2015 tentang Pemberian Tunjangan dan Ketentuan Lain Bagi Hakim Pada Pengadilan Pajak.

Dalam beleid ini, pemerintah mencantumkan poin baru yang mengatur tentang tunjangan bagi hakim yang tidak menerima fasilitas rumah dinas.

Baca: Merasa Dirugikan atas Bunga dan Denda Telat Bayar Pajak, Wanita Pengusaha Ini Gugat 2 UU Pajak

Baca: Bidik Pasar Otomotif Australia, Struktur Pajak Industri Mobil Sedan Indonesia Bakal Direvisi

Beleid ini menyebut, selain diberikan tunjangan, dalam hal hakim tidak menerima fasilitas rumah dinas maka yang bersangkutan berhak atas tunjangan setiap bulannya.

"Pajak penghasilan atas tunjangan yang diberikan kepada hakim sebagaimana dimaksud ditanggung oleh pemerintah," bunyai pasal 5 PMK ini yang dikutip KONTAN Kamis (22/2/2018). 

Besaran tunjangan pengganti tunjangan perumahan bagi hakim pengadilan pajak berkisar dari Rp 4 juta hingga Rp 9 juta, tergantung jabatannya. 

Perinciannya tujangan tersebut adalah:

1. Tunjangan untuk Ketua Rp 9 juta

Halaman
12
Editor: Sri Murni
Sumber: Kontan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help