Mahkamah Agung Batalkan Biaya Administrasi Pengesahan STNK. Ini Alasannya

Gugatan uji materi Lampiran No E Angka 1 dan 2 PP No. 60 diajukan oleh Noval Ibrohim Salim, warga Pamekasan, Jawa Timur

Mahkamah Agung Batalkan Biaya Administrasi Pengesahan STNK. Ini Alasannya
kompasotomotif
ilustrasi. STNK dan pajak kendaraan bermotor 

TRIBUNBATAM.id, JAKARTA - Mahkamah Agung (MA) membatalkan biaya administrasi pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang diatur dalam lampiran No E Angka 1 dan 2 Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kepolisian Negara.

Gugatan uji materi Lampiran No E Angka 1 dan 2 PP No. 60 diajukan oleh Noval Ibrohim Salim, warga Pamekasan, Jawa Timur.

Dalam pertimbangan putusan pembatalan aturan tersebut MA menyatakan bahwa pengenaan pungutan pengesahan STNK bertentangan dengan Pasal 73 ayat (5) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Baca: Roro Fitria Ngaku Keturunan Bangsawan, Penampilan Kakak Kandungnya jadi Sorotan

Baca: Jualan Coklat, Bu Dendy Korban Pelakor Tulungagung Bangun Rumah Mewah, Lihat Isinya

Baca: Anggota DPRD Kebumen Ditahan KPK, Bupati Rita: Tiap Malam Kami Dangdutan di Tahanan

Merujuk Pasal 73 ayat (5) UU No 30 tersebut, pengesahan atau fotokopi yang dilakukan oleh badan atau pejabat pemerintah tidak boleh dikenakan biaya alias gratis.

Selain pertimbangan tersebut, MA juga memandang, pengenaan tarif atas pengesahan STNK juga berpotensi menimbulkan pungutan ganda kepada masyarakat. Pasalnya, saat membayar pajak, masyarakat sudah dipungut PNBP.

Kepala Korps Lalu Lintas Polri, Royke Lumowa, mengatakan, putusan MA itu tidak akan memberikan masalah kepada kepolisian.

"Tapi untuk lebih jelasnya silahkan tanyakan ke Kementerian Keuangan sebagai pihak yang paling kompeten menjawab," katanya seperti dilansir Kontan.co.id, Rabu (21/2/2018).

Halaman
12
Editor: nandarson
Sumber: Kontan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help