Atasi Kekurangan Kelas Tahun Ajaran Baru, Pemko Batam Bisa Minta Hibah Lahan Fasum dari Developer

Setiap tahun saat penerimaan peserta didik baru (PPDB) di sekolah negeri selalu menjadi masalah di Kota Batam.

Atasi Kekurangan Kelas Tahun Ajaran Baru, Pemko Batam Bisa Minta Hibah Lahan Fasum dari Developer
TRIBUNBATAM/ALFANDI SIMAMORA
Siswa SMP N 56 mulai masuk di hari pertama tahun ajaran baru 2017/2018, Senin (17/7/2017). Tahun ini, seluruh siswa sekolah ini masih menumpang di SD 010 Sekupang. 

TRIBUNBATAM.ID, BATAM- Setiap tahun saat penerimaan peserta didik baru (PPDB) di sekolah negeri selalu menjadi masalah di Kota Batam.

Karena warga berbondong-bondong memasukkan anaknya ke sekolah neger, menyebabkan ruang kelas baru (RKB) tidak bisa menampung para murid tersebut.

Sementara sekolah swasta, hanya menerima siswa yang orangtuanya mampu membayar uang masuk dan SPP.

Untuk mengatasi masalah ini, menurut Djoko Mulyono selaku Ketua Komisi IV DPRD Kota Batam, pemerintah bisa meminta hibah lahan fasum dari developer di setiap perumahan.

Lahan tersebut bisa dimanfaatkan untuk membangun sekolah-sekolah baru.

Baca: VIRAL. Aksi Cik Gu Iseng Corat-coret Dinding Sekolah. Ini yang Terjadi Kemudian

Baca: Lebih 100 Bocah Perempuan Hilang Pasca Bako Haram Serang Sekolah Mereka. Warga pun Kalut

"Seharusnya pemerintah langsung miminta hibah lahan fasum saat developer ajukan IMB. Hal ini untuk memenuhi RKB sekolah dan mengatasi permasalahan PPDB setiap tahunnya," kata Djoko ketika ditemui Tribun Batam di ruang kerjanya, Jumat (23/2/2018).

Djoko mengatakan, saat ini masalah ketersediaan lahan menjadi alasan kenapa pembangunan RKB tidak bisa terlaksana.

Beberapa kawasan yang memang potensial untuk didirikan gedung sekolah tidak bisa dibangun karena alokasi lahan dari pengembang belum mempunyai kejelasan.

Padahal, pengembang wajib menyediakan enam persen lahan untuk fasilitas umum, termasuk sekolah.

"Harusnya ketika pengembang mengurus ijin mendirikan bangunan, langsung disertakan dengan penyerahan lahan untuk fasilitas umum," kata Djoko.

Sementara itu, untuk penerimaan PPDB, Djoko mengatakan sekolah swasta harus bisa dirangkul.

Sekolah swasta yang selama ini kekurangan murid harus mau menerima atau memberikan jatah bagi murid-murid yang kurang mampu, dan mereka yang berada di lingkungan sekolah.

"Pemerintah bisa memberikan insentif kepada guru-guru swasta, dengan catatan mereka juga memberikan kuota untuk murid-murid kurang mampu," kata Djoko.(*)

Penulis: Zabur Anjasfianto
Editor: Sri Murni
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved