Alat Berat Tak Lagi Kena Pajak Kendaraan Bermotor. Daerah Diberi Waktu 3 Tahun Mengubahnya

Alat berat tetap dikenakan pajak, namun dasar hukumnya tidak lagi masuk dalam kategori pajak kendaraan bermotor (PKB).

Alat Berat Tak Lagi Kena Pajak Kendaraan Bermotor. Daerah Diberi Waktu 3 Tahun Mengubahnya
TRIBUNBATAM/IAN PERTANIAN
Alat berat. Ilustrasi 

Dengan demikian, alat berat tetap dikenakan pajak, namun dasar hukumnya tidak lagi masuk dalam kategori pajak kendaraan bermotor (PKB).

"Sebelum dijalankan suatu undang-undang yang mengatur pajak alat berat, akan ada petunjuk teknis apabila undang-undang sudah disahkan," ujar Kepala KPPD Batam, Teddy Mar kepada Tribun, Sabtu (24/2) pagi.

Teddy mengatakan walaupun ada beberapa perusahaan yang melaporkan hal tersebut, itu sah saja.

"Sekarang proses tersebut masih konsultasi dengan BPK. Karena yang menjadi auditor adalah BPK, belum ada keputusan hitam di atas putih. Apakah kemetrian dalam negeri itu menerima atau tidak," paparnya.

Ia merasa tak sepakat adanya perubahan pajak tersebut.

Walaupun alat berat bukan kendaraan bermotor, tetapi alat berat juga menggunakan fasilitas jalan.

Bahkan bebannya jauh lebih berat dibandingkan dengan transportasi.

"Jika ada perubahan atau menghapus pajak alat berat tersebut, nantinya akan pengaruh ke PAD. Masak kita belanja tetapi pemasukan tak sesuai. Alhasil bisa jadi defisit," ucap Teddy.

Kapan waktu diterapkan UU tersebut, dirinya belum mengetahuinya.

Namun Ia menilai putusan pengadilan masih bisa naik banding.

Halaman
123
Editor: Alfian Zainal
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved