Alat Berat Tak Lagi Kena Pajak Kendaraan Bermotor. Daerah Diberi Waktu 3 Tahun Mengubahnya

Alat berat tetap dikenakan pajak, namun dasar hukumnya tidak lagi masuk dalam kategori pajak kendaraan bermotor (PKB).

Alat Berat Tak Lagi Kena Pajak Kendaraan Bermotor. Daerah Diberi Waktu 3 Tahun Mengubahnya
TRIBUNBATAM/IAN PERTANIAN
Alat berat. Ilustrasi 

Bagian Penetapan Samsat Kota Batam, Sarifuddin, mengakui sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) bekerja berdasarkan payung hukum. Harus ada undang-undang yang mengatur.

"Jadi tak bisa seenaknya. Karena kita melaksanakan peraturan pemerintah. Kita menunggu petunjuk pemerintah kapan harus melaksanakan itu. Kita tunggu bersama-sama," pungkasnya.

Berdasarkan informasi yang Tribun, uji materi tersebut diajukan oleh Direktur PT Tunas Jaya Pratama Aking Soejatmiko, Direktur PT Mappasindo Yupeng dan Direktur PT Gunungbayan Pratamacoal Engki Wibowo.

Ketiganya adalah perusahaan konstruksi yang sering menggunakan alat berat seperti bulldozer, mesin gilas, eksavator, vibrator, dump truck, wheel loader dan traktor.

Para pemohon mendaftarkan uji materiil Pasal 1 angka 13, Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (4), dan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD). (

Editor: Alfian Zainal
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved