Target Anambas Kabupaten Layan Anak, Begini Curhat Komisioner KPPAD!

Pembinaan belum menyentuh kepada anak. Padahal, bisa saja dilakukan dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat rutin ‎untuk anak

Target Anambas Kabupaten Layan Anak, Begini Curhat Komisioner KPPAD!
Tribunbatam/Septyan Mulia Rohman
Anak-anak bermain di Taman Bermadah jalan Imam Bonjol Kelurahan Tarempa Kecamatan Siantan 

TRIBUNBATAM.id, ANAMBAS-Pembinaan pada tingkat desa diharapkan dapat lebih menyentuh kepada anak. Komisioner Komisi Pengawas dan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) Kabupaten Kepulauan Anambas,

Arman Andrias mengatakan, sampai saat ini belum ada forum pemerhati anak yang ada pada tingkat desa. Padahal, untukk merealisasikan pembinaan anak pada tingkat desa, tidak melulu memerlukan anggaran yang besar.

Baca: Terungkap! Inilah 3 Ramuan Alami Penurun Asam Urat! Nomor 3 Paling Mengejutkan!

Baca: Mengejutkan! Inilah 5 Makanan Terlarang di Sejumlah Negara! Nomor 1 Paling Ditakuti Singapura!

Baca: Heboh! Bahagia Hidup Poligami! Pria Ini Blak-blakan Ungkap Rahasia Rukunkan Dua Istri Cantik!

Baca: Inilah 8 Trik Beli Tiket Pesawat Bocoran Orang Dalam! Nomor 4 Paling Mengejutkan!

"Pembinaan belum menyentuh kepada anak. Padahal, bisa saja dilakukan dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat rutin ‎untuk anak. Seperti lomba pidato, kemudian menggambar misalnya. Secara presentase, baru sekitar sepuluh persen saja," ujarnya Selasa (27/2/2018).

Prioritas pembinaan untuk anak ini pun, ‎diakuinya perlu dilakukan terlebih dengan target Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai kabupaten layak anak. Tidak hanya pembinaan,

fokus untuk pemenuhan infrastruktur layak anak di desa, diakuinya perlu menjadi hal yang menjadi pertimbangan untuk merealisasikan kota layak anak tersebut.

Meski terdengar klise, namun banyak manfaat yang bisa diambil baik oleh anak maupun orangtua. Mulai dari energi anak yang tersalurkan, interaksi orangtua dengan anak yang dapat terjalin,

termasuk mudahnya pengawasan dari Pemerintah untuk mengetahui kebutuhan anak. Penetapan kabupaten layak anak‎ pun, diakuinya melalui serangkaian tahapan salahsatunya dengan regulasi di daerah.

"Keinginan pemerintah desa sebenarnya ingin untuk membentuk infrastruktur desa yang berkenaan dengan anak. Hanya saja, mereka terbentur regulasi yang kurang dipertegas sehingga cenderung tabu untuk merealisasikan itu," bebernya.

Pemahaman kepada masyarakat, termasuk aparatur pemerintahan di desa, diakuinya terus dilakukan agar kebutuhan anak pada tingkat desa bisa terpenuhi. Seperti diketahui,

Pemerintah Provinsi Kepri ‎memberikan reomendasi kepada Anambas terkait penetapan kabupaten layak anak ini. ‎Hal itu pun dilakukan saat Gubernur Kepri datang dan meninjau korban musibah bencana alam di Anambas awal 2018 lalu.(*)

Penulis: Septyan Mulia Rohman
Editor: Agoes Sumarwah
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help