MA Sudah Batalkan Pungutan Biaya Administasi STNK, Kenapa di Batam Masih Dipungut?

Besaran biaya administrasi dimaksud adalah Rp 25 ribu untuk motor dan Rp 50 ribu untuk mobil.

MA Sudah Batalkan Pungutan Biaya Administasi STNK, Kenapa di Batam Masih Dipungut?
TRIBUNBATAM/EKO SETIAWAN
Petugas menyiapkan Mobil Samsat untuk bayar pajak di tempat bagi kendaraan yang belum membayar pajak, Selasa (26/9/2017) 

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Walapu Mahkamah Agung (MA) telah membatalkan aturan pemungutan biaya biaya administrasi pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), namun di Batam pemungutan itu masih dilakuka.

Besaran biaya administrasi dimaksud adalah Rp 25 ribu untuk motor dan Rp 50 ribu untuk mobil.

Ini sesuai dengan lampiran No E Angka 1 dan 2 Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku Pada Kepolisian Negara, yang telah dibatalkan oleh MA.

Kasubdit Regiden, AKBP Joko Adi Nugroho Sik, melalui Pamin STNK Samsat Kepri, Ipda Armed Sumedi mengatakan, peraturan PNBP itu yang memutuskan peraturan pemerintah.

Menurutnya, meskipun MA sudah memutuskan, tidak langsung diterapkan di daerah masing-masing. Ada tahapan dan prosedurnya.

Baca: Mahkamah Agung Batalkan Biaya Administrasi Pengesahan STNK. Ini Alasannya

Baca: Walaupun MA Sudah Membatalkan, Samsat Masih Pungut Biaya STNK. Ini Alasannya

"Kita juga harus menunggu penetapan pemerintah mulai kapan kita harus memberlakukan dan tidak memberlakukan itu. Tidak semata-mata setelah ada putusan langsung si pelaksana memutuskan sendiri," ujarnya kepada TRIBUNBATAM.id, Jumat (2/3/2018) di Kantor Samsat Lantai 2, Batam Centre.

Hal senada juga disampaikan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD) Batam, Teddy Mar.

Dia mengatakan Samsat masih bekerja berdasarkan peraturan yang lama, belum ada perubahan.

Menurutnya, itu karena belum ada keputusan dari Kapolri.

"Sekarang masih dipungut, kalau tak dipungut nantinya kami yang diperiksa BPK. Peraturan itu ada prosesnya. Harus melalui PP, Permendagri, Pergub dan lainnya. Kita tak bisa langsung tetapkan," tegasnya.

Bagian Penetapan Samsat Kota Batam, Sarifuddin, mengakui sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) harus bekerja berdasarkan payung hukum. Ada Undang-Undang yang mengatur.

"Tak bisa seenaknya.Padahal kita misalnya membantu masyarakat tapi tak ada payung hukum itu salah," pungkasnya. (rus)

Editor: Sri Murni
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help