Pemkab Anambas Miliki Aplikasi Perizinan Online Gratis, Tapi Masih Terkendala Ini

Anambas memperoleh aplikasi secara cuma-cuma dari Pemerintah Kota Tangerang Selatan

Pemkab Anambas Miliki Aplikasi Perizinan Online Gratis, Tapi Masih Terkendala Ini
Ist
Pertemuan Pemkab Anambas dan Pemkot Tangerang Selatan beberapa waktu lalu. Melalui perjanjian kerjasama, Pemkab Anambas memdapat aplikasi untuk mengoptimalkan perizinan secara online secara cuma-cuma 

TRIBUNBATAM.id, ANAMBAS-‎Anambas memperoleh aplikasi secara cuma-cuma dari Pemerintah Kota Tangerang Selatan.

Aplikasi untuk mengoptimalkan dalam bidang pengurusan perizinan secara online ini, diberikan kepada Pemerintah Tangerang Selatan setelah adanya nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama antar dua pemerintahan.

Baca: Napi Lapas Tanjungpinang Kabur! Warga Galang Batang Pergoki Pria Misterius, Begini Cirinya!

Baca: Heboh! Isinya Greget Banget, Nia Ramadhani Bocorkan Surat Spesial Mertua Dua Tahun Lalu!

Jeprizal, Kepala dinas komunikasi, informatika dan statistik Kabupaten Kepulauan Anambas mengatakan, meski aplikasi tersebut didapat dengan cuma-cuma, namun ketersediaan bandwidth, diakuinya masih menjadi hal yang jadi kendala dalam merealisasikan aplikasi tersebut.

Sebagai tahap awal, beberapa perangkat akan ditempatkan untuk mendukung dalam proses pengurusan izin, yang tidak menutup kemungkinan akan menggunakan jaringan lokal yang ada pada OPD yang dipimpinnya. "Nama aplikasinya Simponie. Kami mendapatkan aplikasinya secara cuma-cuma setelah ada perjanjian kerjasama.

Memang, untuk merealisasikan hal ini membutuhkan kapasitas bandwidth yang besar. Sementara, untuk kapasitas bandwidth dari kita belum support. Tetapi, ada langkah-langkah yang dilakukan sebagai tahap awal. Untuk desa dan kecamatan yang hendak mengurus perizinan, memang masih harus ke PTSP," ujarnya Jumat (2/3/2018).

Ditemui di ruang kerjanya, perjanjian kerjasama dengan Pemerintah Tangerang Selatan dilakukan setelah adanya arahan KPK terkait pencegahan tindak pidana korupsi, khususnya dalam hal pelayanan publik seperti pengurusan dokumen perizinan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kemudian meminta kepada sejumlah daerah untuk bisa mengadopsi sejumlah kabupaten/kota di Indonesia yang telah mengeluarkan inovasi mengenai pelayanan dalam bidang perizinan tersebut.

"Sebelum itu diterapkan, tentunya ada penempatan programer untuk mempelajari aplikasi yang akan dipergunakan itu. ‎Tentunya harus disinkronkan dengan kebutuhan daerah, baik perizinan maupun non perizinan dengan masing-masing dinas teknis," ungkapnya.

Tidak hanya menduplikasi aplikasi sistem informasi manajemen perizinan online, dalam perjanjian kerjasama tersebut, Pemkab Anambas juga mengadopsi sistem informasi surat masuk dan surat keluar

yang sudah diterapkan oleh Pemkot Tangerang Selatan. Pihaknya berharap, pengurusan perizinan semakin terintegrasi dan semakin mudah, sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah.

"Harapan kami seperti itu. Untuk merealisasikan aplikasi Simponie ini, kami telah mengadakan rapat teknis dengan bidang PTSP Rabu kemarin. Tujuannya untuk sinkronisasi peran masing-masing dinas teknis yang ada sesuai dengan bidang kewenangannya," ungkapnya.(*)

Penulis: Septyan Mulia Rohman
Editor: Agoes Sumarwah
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved