Usulan Penghapusan UWT Perumahan Sudah di Tangan Presiden. Benarkah Akan Dihapus?

Penghapusan UWT itu bukan di tangan kami. Apapun keputusannya, BP Batam tak punya kewenangan untuk menentukannya

Usulan Penghapusan UWT Perumahan Sudah di Tangan Presiden. Benarkah Akan Dihapus?
tribunnews batam/istimewa
Spanduk-spanduk penolakan UWTO (kini bernama UWT), beberapa waktu lalu 

Laporan Tribunnews Batam, Dewi Haryati

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Wacana pembebasan Uang Wajib Tahunan (UWT) untuk perumahan terus bergulir/

Pada Selasa (5/3/2018) lalu, pimpinan BP Batam bersama kementerian terkait menggelar rapat di Jakarta.

Lantas bagaimana tanggapan Kepala BP Batam, Lukita Dinarsyah Tuwo?

Ditemui di Gedung BP Batam, Rabu (7/3/2018) sore, Lukita mengatakan, penghapusan UWT bukan menjadi kewenangan BP Batam.

Rencana itu akan dibicarakan lagi dengan Presiden Joko Widodo.

Menurut Lukita, Presiden sudah mendengar terkait usulan tersebut.

"Penghapusan UWT itu bukan di tangan kami. Apapun keputusannya, BP Batam tak punya kewenangan untuk menentukannya," kata Lukita.

Hanya saja ditekankan Mantan Sekretaris Menko Perekonomian ini, sesuai aturannya, semua tanah di Batam merupakan tanah negara dalam bentuk Hak Pengelolaan Lahan (HPL).

"Menurut Kepres Nomor 41 tahun 1973, semua lahan di Batam adalah lahan negara. Bahwa ada proses pembelian dan penggantian, itu terjadi di masa itu. Karena itu HPL-nya diserahkan kepada BP Batam sebagai pengelola," ujarnya.

Halaman
12
Editor: Alfian Zainal
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved