Sejumlah Asosiasi Pengusaha Geruduk DPRD Batam. Minta Tunda Penerapan Pajak Daerah

Keberatan terhadap penyesuaian pajak daerah dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017, kembali disampaikan sejumlah kalangan pengusaha.

Sejumlah Asosiasi Pengusaha Geruduk DPRD Batam. Minta Tunda Penerapan Pajak Daerah
KOMPAS.COM
Ilustrasi 

Laporan Tribunnews Batam, Dewi Haryati

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Keberatan terhadap penyesuaian pajak daerah sebagaimana di Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017, kembali disampaikan sejumlah kalangan pengusaha.

Kali ini mereka mengadukan nasibnya ke DPRD Kota Batam.

Pengusaha di bidang pariwisata, seperti dari Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) dan Asosiasi Spa Indonesia (ASPI) itu melakukan pertemuan di DPRD Kota Batam, Senin (26/3/2018).

Anggota Komisi II DPRD Kota Batam, Hendra Asman yang ikut menerima kedatangan asosiasi pengusaha itu mengatakan, perwakilan pengusaha meminta penundaan kenaikan pajak yang sudah diberlakukan Maret ini.

Pasalnya, saat ini mereka kesulitan dari sisi penghasilan, baik untuk spa maupun tingkat hunian.

"Mereka bilang, untuk bertahan saja sudah syukur. Ini yang menjadi perhatian kami," kata Hendra kepada wartawan.

Karena kondisi ini pula, mereka meminta kebijakan dari pemerintah untuk menunda penerapan penyesuaian pajak daerah itu.

"Ini akan jadi pertimbangan yang kami sampaikan kepada Pemko Batam," ujarnya.

Selain meminta agar penerapan pajak daerah itu ditunda, perwakilan pengusaha yang datang juga berharap agar pemerintah memperbanyak kegiatan pariwisata di tingkat internasional.

Dengan begitu, ekonomi masyarakat bisa terangkat. Itu juga berpengaruh pada tingkat hunian hotel.

Halaman
12
Penulis: Dewi Haryati
Editor: Alfian Zainal
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help