WADUH! 84 Pejabat di Pemko Batam Terancam Dilengserkan Gara-gara tak Taati Aturan Ini

Sebanyak 84 pejabat di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Batam terancam dilengserkan dari posisinya alias di-nonjob-kan.

WADUH! 84 Pejabat di Pemko Batam Terancam Dilengserkan Gara-gara tak Taati Aturan Ini
dok.tribun
Wali Kota Batam HM Rudi 

TRIBUNBATAM.id, BATAM- Sebanyak 84 pejabat di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Batam terancam dilengserkan dari posisinya alias di-nonjob-kan.

Itu terjadi karena mereka belum juga menyerahkan laporan harta kekayaannya hingga batas akhir yang ditentukan, 31 Maret lalu.

"Kalau tidak melaporkan harta kekayaan, kami akan ambil tindakan. Akan saya nonjobkan," kata Wali Kota Batam, Rudi, Senin (2/4/2018) dalam rilis yang diterima TRIBUNBATAM.id.

Meski begitu, kepada mereka masih diberi kesempatan untuk melapor.

"Laporan kita ini ditunggu KPK. Besok saya tunggu laporannya," ujarnya.

Rudi mengingatkan, laporan kekayaan ini penting agar pejabat berhati-hati dalam menjalankan tugasnya.

Pejabat di lingkungan Pemko Batam, juga diminta tidak bermain-main dengan anggaran.

Rudi menegaskan, dirinya tidak ingin ada pejabat di Pemko yang terjaring KPK.

"KPK sekarang beda dengan sebelumnya. Jangankan Rp 1 miliar, yang Rp 20 juta juga diambil (ditangkap)," kata Rudi.

Sebelumnya diberitakan, Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad mengingatkan, batas akhir pengisian laporan harta kekayaan pejabat negara (LHKPN) sudah semakin dekat.

Imbauan serupa juga pernah disampaikan Wakil Walikota (Wawako) Batam Amsakar, Maret lalu.

"E-filling dari KPK memperlihatkan tingkat kepatuhan penyelenggara negara atau yang wajib lapor LHKPN sebesar 72 persen," kata Amsakar.

Ketika itu, Amsakar meminta para pejabat untuk segera melapor sebelum 31 Maret 2018. Adapun pejabat yang wajib mengisi LHKPN ini, yaitu seluruh eselon II dan eselon III.

Kemudian eselon IV yang bersentuhan dengan kegiatan, serta pegawai yang ditugaskan menjadi bendahara.

Amsakar mengatakan, sebelum ini Pemko Batam sudah mendapat asistensi dari tim koordinasi, supervisi, pencegahan (korsupgah) KPK.

"Jangan sampai pejabat yang sudah mendapat supervisi ini malah tidak melaksanakan kewajibannya melapor harta kekayaan. Yang merasa punya kegiatan, punya proyek, lapor. Eselon II dan Eselon III seluruhnya wajib," ujarnya. (*/wie)

Penulis: Dewi Haryati
Editor: Sri Murni
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved