Heboh Dugaan Pungli ke Nelayan Anambas, Begini Saran Pansus DPRD!

Heboh dugaan pungli ke nelayan Anambas. DPRD sarankan para nelayan lakukan hal ini!

Heboh Dugaan Pungli ke Nelayan Anambas, Begini Saran Pansus DPRD!
Tribun/Septyan Mulia Rohman
Ilustrasi 

TRIBUNBATAM.id, ANAMBAS-Panitia Khusus (Pansus) nelayan DPRD menyarankan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan koordinasi dengan instansi aparat penegak hukum dan instansi vertikal yang memiliki kewenangan.

Ini menyusul laporan masyarakat adanya indikasi praktek pungutan liar oleh oknum yang dirasakan nelayan. Ketua Pansus nelayan DPRD, Rocky Hasudungan ‎Sinaga mengatakan, saran yang disampaikan merujuk pada temuan dan konsultasi pansus.

Baca: Terungkap! Golongan Darah Mencerminkan Kepribadian Anda! Golongan Darah Ini Paling Mengejutkan!

Baca: Heboh! Jennifer Dunn Tolak Disebut Pelakor, Mengejutkan Alasan di Baliknya!

Pihaknya pun sempat menanyakan adanya bukti yang bisa dipertanggungjawabkan serta spesifik mengenai indikasi praktek pungli itu. Perwakilan nelayan yang terhimpun dalam HNSI pun, kemudian menunjukan gambar yang menunjukkan kapal pukat mayang yang diduga melakukan ‎beroperasi dari zona yang telah ditentukan.

"Kami sempat melakukan pertemuan itu. Saya sempat kejar apakah ada bukti itu. Artinya, apakah ada bukti yang bisa dipertanggungjawabkan. Dimana lokasinya dan kapan.

Pertemuan itu, dilakukan pada rapat pertama yang dilaksanakan secara internal antara Pansus bersama HNSI Anambas pada tanggal 26 Januari 2018," ujarnya Rabu (11/4‎/2018).

Politisi Partai Golkar itu menjelaskan, indikasi pungutan liar oleh oknum aparat penegak hukum yang dilaporkan HNSI, memerlukan pendalaman dan verifikasi informasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Hal ini merupakan ranah pidana dan mendorong HNSI beserta nelayan untuk aktif melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwenang.

Baca: Mencekam! Kisah Kapal Selam TNI AL Cegat Iring-Iringan Armada Kapal Induk Inggris di Lautan!

Baca: Mengejutkan! Inilah 6 Bagian Tubuh Ayam Paling Berisiko! Jangan Dimakan Terlalu Sering!

Selain butir tersebut, terdapat 14 keseluruhan rekomendasi yang disampaikan Pansus dalam rapat paripurna di ruang rapat paripurna, termasuk saran kepada Pemerintah ‎Daerah untuk melakukan koordinasi dan bekerjasama dengan aparat terkait

seperti Kementrian Kelautan Perikanan (KKP), TNI AL dan DKP Provinsi Kepri untuk melakukan pengawasan dan penindakan hukum kepada kapal pukat mayang yang melakukan pelanggaran zona di bawah 12 mil.

Pansus pun juga menyarankan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan kajian dan perencanaan kemungkinan untuk membangun titik labuh di Palmatak, Siantan dan Jemaja. (*)

Penulis: Septyan Mulia Rohman
Editor: Agoes Sumarwah
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved