Gubernur Dorong DPRD Kepri Bahas Perda Pengelola Barang Milik Daerah! Apa Itu?

Gubernur dorong DPRD Kepri bahas Perda Pengelola Barang Milik Daerah. Apa Itu Manfaatnya?

Gubernur Dorong DPRD Kepri Bahas Perda Pengelola Barang Milik Daerah! Apa Itu?
Humas DPRD Kepri
Gubernur Kepri Nurdin Basirun 

TRIBUNBATAM.ID, TANJUNGPINANG-Gubernur Kepulauan Riau H Nurdin Basirun mengatakan jika Kepri sangat butuh adanya Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengelola Barang Milik Daerah.

Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pemerintah dalam manajemen pengelolaan barang milik daerah. Serta sebagai bentuk pertanggungjawaban Pemda dalam penyelenggaraan pemerintah yang bersih,

tertib dan transparan serta aktualisasi peraturan-peraturan dalam penyelenggaraan pemerintahan umumnya maupun penyelenggaraan barang milik daerah khususnya sehingga dapat bermanfaat bagi semuanya.

Baca: BREAKINGNEWS: Tertangkap Narkoba, Sekdaprov: Kabid di Distamben Kepri Ini Terancam Dipecat!

Baca: Heboh Mayat di Galang Batang! Hendak Pulang ke Rumah, Suhedy Kaget Lihat Orang Telungkup di Jalan!

Baca: Mengejutkan! Inilah 6 Bagian Tubuh Ayam Paling Berisiko! Jangan Dimakan Terlalu Sering!

Baca: Terungkap! Golongan Darah Mencerminkan Kepribadian Anda! Golongan Darah Ini Paling Mengejutkan!

"Pengeloaan barang milik daerah yang baik juga dapat meningkatkan kemampuan daerah dalam melakukan kerjasama dengan pihak lain, karena jumlah dan nilai aset yang tersaji

di laporan keuangan akan menjadi cerminan kondisi optimal daerah kita ini," kata Gubernur dalam rapat paripurna penyampaian Ranperda Pengelolaan Barang Milik Daerah, Kamis (12/4/2018) di kantor DPRD Kepri di Dompak, Tanjungpinang.

Untuk itulah tegas Nurdin lagi jika Kepri sangat membutuhkan adanya Perda tentang Pengelola Barang Milik Daerah. Selanjutnya Nurdin mengharap kerjasama dan dukungan dari DPRD Kepri agar berkenan menerima Ranperda yang dia sampaikan ini.

Sementara itu Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak mengatakan, setelah menerima Ranperda ini, selanjutnya Dewan akan melakukan rapat internal untuk pembentukan pansus. Selanjutnya akan diagendakan pada Senin (16/4) rapat mendengarkan pandangan umum masing-masing fraksi. (*)

Penulis: Thom Limahekin
Editor: Agoes Sumarwah
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help