Kepala BP Batam Sudah Sampaikan Usulan Tarif Revisi Perka 17/2016 ke Menteri Keuangan

Kepala BP Batam, Lukita Dinarsyah Tuwo mengatakan, progres terbarunya, dewan kawasan telah menyampaikan usulan tarif itu kepada Menteri Keuangan

Kepala BP Batam Sudah Sampaikan Usulan Tarif Revisi Perka 17/2016 ke Menteri Keuangan
INSTAGRAM/BPBATAM
Kepala BP Batam Lukita Dinarsyah Tuwo 

TRIBUNBATAM.id, BATAM - BP Batam kembali melakukan pertemuan dengan asosiasi perusahaan pelayaran, Indonesian National Shipowners Association (INSA) Batam, Rabu (11/4/2018) sore.

Pertemuan tersebut berlangsung di ruang Marketing Centre BP Batam.

Pertemuan membahas tindak lanjut usulan tarif revisi Peraturan Kepala (Perka) BP Batam Nomor 17 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Kantor Pelabuhan.

Baca: Wali Kota Batam Tak Ikhlas, Masih Banyak Warga Batam Berobat ke Luar Negeri. Ini Sebabnya

Baca: Pria Ini Bunuh Anjing Tetangga dan Memasaknya, Lalu Undang sang Pemilik Santap Bersama

Baca: Pernikahan Usia Dini: Ada Apa dengan Anambas? Ini Jawabannya!

Pembahasan ini sudah dilakukan BP Batam dengan asosiasi pengusaha sejak November tahun lalu.

Kepala BP Batam, Lukita Dinarsyah Tuwo mengatakan, progres terbarunya, dewan kawasan telah menyampaikan usulan tarif itu kepada Menteri Keuangan.

Sebelumnya, usulan tarif revisi yang dibahas BP Batam dengan asosiasi pengusaha jasa kepelabuhanan, termasuk INSA di dalamnya, telah disampaikan BP Batam kepada dewan kawasan.

"Ini harus kami sampaikan tindak lanjutnya. Kami berharap Menteri Keuangan bisa segera membahas usulan tarif itu," kata Lukita kepada wartawan.

Dari BP Batam maupun INSA, dan lainnya, ingin pembahasan revisi Perka itu segera selesai.

Ia memprediksi pada Mei mendatang, revisi Perka sudah bisa keluar sesuai hasil pembahasan BP Batam dengan asosiasi pengusaha.

"Sampai hari ini belum ada catatan yang diberikan Menko Perekonomian sebagai ketua Dewan Kawasan, atau Menteri Keuangan soal usulan revisi itu," ujarnya.

Di tempat yang sama, Ketua INSA Batam, Osman Hasyim mengatakan, revisi Perka No. 17 Tahun 2016 harus lebih dahulu menunggu revisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 148 Tahun 2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum BP Batam, khususnya terkait tarif kepelabuhanan. Pembahasan ini dikatakan sudah hampir selesai.

"Dewan kawasan sudah menyurati Kementerian Keuangan. Kami dari INSA memilih menunggu sampai ada keputusan pasti. Dari informasi yang disampaikan BP Batam, revisi PMK 148 akan keluar pada Mei mendatang," kata Osman.(wie)

Penulis: Dewi Haryati
Editor: nandrson
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved