Berita Bintan

Mengejutkan! Sepanjang 2017, Pemkab Bintan Pecat 10 PNS! BKD: Mereka Pegawai Malas!

Mengejutkan! Sepanjang 2017 Pemkab Bintan memecat 10 PNS dan 20 honorer. Versi BKD Bintan penyebab dipecat karena malas kerja!

Mengejutkan! Sepanjang 2017, Pemkab Bintan Pecat 10 PNS! BKD: Mereka Pegawai Malas!
Tribun Batam/aminnudin
Ilustrasi. Kepala BKD Bintan Irma Annisa mengambil kembali tanda kepesertaan diklat prajabatan sebagai tanda ditutupnya diklat prajabatan CPNS Bintan Golongan II dan III, Rabu (1/6/2016) di Convention Hall Hermest 

TRIBUNBINTAN.COM, BINTAN-Banyak permasalahan di pulau terluar Bintan membutuhkan perhatian. Di Tambelan misalnya, selain soal infrastruktur, budaya kerja aparatur sipil negara (ASN) juga salah satu sorotan.

Keluhan di antaranya keberadaan guru di sana yang masih sering tidak di tempat. Guru dimaksud adalah guru asal daerah lain yang penempatannya di Tambelan.

Baca: Mengejutkan! Inilah 6 Alasan Amerika Diyakini Tak Berani Serang Indonesia! Nomor 2 Tak Terbantah!

Baca: Kisah Tak Terungkap Polantas Polres Bintan! Merinding Dengar Pesan Terakhir Korban Lakalantas!

Baca: Masih Ingat Kerangka Tulang Raksasa Misterius di Tambelan? Lihat Reaksi Bupati-Wabup Bintan!

Baca: Mengejutkan Penjelasannya! Bisa Timbulkan Ledakan, Inilah yang Terjadi Saat Tubuh Dikremasi!

Perihal itu Kepala Badan Kepegawaian, Pelatihan dan Pendidikan Daerah (BKPPD) Bintan, Irma Annisa, mengatakan, laporan tertulis belum pernah mereka terima.

"Kalau mendengar ia, tapi sebagai lembaga yang mengurusi ASN kami belum menerima laporan dari OPD terkait, baik dari UPT nya maupun kepala sekolang guru dimaksud berupa laporan resmi," ujar Irma, Rabu (25/4/2018).

Tanpa laporan resmi, displin kerja ASN yang jarang berada di tempat tersebut tidak bisa disanksi dengan peraturan yang ada. Mekanisme sanksi buat ASN melalui tahapan resmi.

"Tahap pertama teguran tertulis dan lisan di lembaga atau OPD bertugas. Dalam konteks guru, teguran bisa mulai dari kepala sekolah hingga kepala dinas pendidikan. Tahap berikutnya ada di kami di BPKPPD,"kata Annisa.

Selama ini harus diakui, perilaku jarang ngantor masih jarang dilaporkan OPD atau dinas dinas yang ada. Maka jangan heran tindak indisipliner ASN dimaksud terhadap tugasnya masih sering disorot.

"Kita minta agar OPD terkait dan pimpinan lembaga tempat bekerja melaporkan jika ada ASN tidak masuk kerja atau malas kerja," kata Annisa.

Irma mengungkapkan dalam kurun waktu tahun 2017 pihaknya sudah memberhentikan sedikitnya 10 orang ASN di Pemkab Bintan. Tidak hanya itu di tahun itu juga, sudah 20 orang honorer diberhentikan oleh BKPPD Bintan.

"Mereka adalah pegawai yang malas masuk kerja, kita tegas dalan hal ini. Dan pemberhentian mereka sudah melauli tahapan dan jenjang peringatan, pemeriksaan dan pemeriksaan atas laporan dari OPD terkait," pungkasnya.(*)

Penulis: Aminnudin
Editor: Agoes Sumarwah
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help