Berita Anambas

Tangani Kasus Korupsi Pejabat Anambas, Kacabjari Natuna di Tarempa Sita Rp 7 Miliar!

Tangani kasus korupsi sejumlah pejabat Anambas, Kacabjari Natuna di Tarempa sita kerugian negara Rp 7 miliar!

Tangani Kasus Korupsi Pejabat Anambas, Kacabjari Natuna di Tarempa Sita Rp 7 Miliar!
TribunBatam/Septyan Mulia Rohman
Tumpukan uang hasil pengembalian keuangan Negara di kantor Cabang Kejaksaan Negeri Natuna di Tarempa Jumat (4/5/2018) 

TRIBUNBATAM.id, ANAMBAS-‎Ada yang lain di Kantor Cabang Kejaksaan Negeri Natuna di Tarempa. Tumpukan uang dengan nominal rata-rata Rp 50 ribu tampak tersusun di atas meja.

Bukan sembarang uang, rupanya tumpukan uang itu merupakan pengembalian keuangan Negara yang dikumpulkan dari sejumlah pejabat Anambas yang terseret kasus tindak pidana korupsi.

Baca: Terungkap! Inilah 8 Trik Beli Tiket Pesawat Bocoran Orang Dalam! Nomor 2 Paling Mengejutkan!

Baca: Aduh! Harga 4 Hewan Asli Indonesia Ini Bikin Dompet Jebol! Nomor 1 Bikin Geleng-geleng Kepala!

Baca: Inilah Denjaka, Pasukan Khusus TNI AL Paling Misterius dan Bikin Keder Navy SEAL Amerika!

Muhammad Bayanullah Kacabjari Natuna di Tarempa mengatakan, sebanyak Rp 7.117.726 miliar, berhasil dikumpulkan dan dikembalikan ke Negara selama tahun 2016 sampai sekarang.

Beberapa nama seperti Tengku Mukhtaruddin, Mantan ‎Bupati Anambas, Surya Dharma Putra, Radja Tjelak Nur Djalal, Ipan dan sejumlah nama lainnya mengembalikan keuangan Negara sesuai dengan keputusan Pengadilan Negeri dengan nilai yang bervariasi.

"Pengembalian keuangan Negara dalam tindak pidana korupsi ini merupakan tindaklanjut dari putusan pengadilan yang telah dieksekusi. Dan ini merupakan kerjasama antara Kejari Natuna dengan Kejaksaan Tinggi Kepri," ujarnya Jumat (4/5/2018).

Ia menjelaskan, pengembalian ke Kas Negara itu bisa saja bertambah menjadi Rp 7,307 miliar bila aset berupa tanah dan rumah sudah selesai dilelang.

Aset ini merupakan pengembalian uang pengganti yang dilakukan Effian. Dari rekapitulasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) periode 2016 hingga April 2018, terdapat uang denda sebanyak Rp 600 juta yang telah disetor. Sementara untuk uang pengganti yang sudah disetor ke Kas Negara sebanyak Rp 2,307 miliar.

"‎Adapun uang pengganti yang belum disetorkan sebesar Rp 4,209 miliar. Ini merupakan uang pengganti dari perkara Effian, Sopan Azzulfan Hidayat dan Welly Indra," ungkapnya.

Tumpukan uang hasil pengembalian keuangan Negara di kantor Cabang Kejaksaan Negeri Natuna di Tarempa Jumat (4/5/2018)
 (Tribunbatam/Septyan Mulia Rohman)

Bayan mengatakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak yang disetorkan ini juga terkait dengan pengembalian kelebihan bayar. Ia mencontohkan, seperti pelaksana pembangunan Waterfront City yang memiliki niat baik untuk mengembalikan kelebihan bayar sebesar Rp 2,2 miliar meski dengan cara dicicil.

"Informasi terakhir, ‎sudah dikembalikan sebesar Rp 1,4 miliar. Mungkin bisa dikonfirmasi ke Badan Keuangan Daerah dan Inspektorat mengenai hal ini. Untuk yang sudah melakukan pengembalian, di antaranya kasus dana Percepatan dan Pembangunan Infrastruktur Daerah (PPID), Deviden Bunga Bank Syariah Mandiri dan sejumlah kasus perkara tindak pidana korupsi lainnya," bebernya.

‎Sementara Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, Sahtiar yang hadir dalam konferensi pers itu mengatakan, akan mempergunakan uang tersebut untuk keperluan pembangunan daerah. Tentunya hal itu dilalui dengan proses sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Bila masuk ke kas daerah, maka akan kami pergunakan sesuai dengan aturannya. Tentunya, harus melalui sejumlah tahapan salahsatunya persetujuan dari legislatif," ujarnya yang didampingi Azwandi Kepala Badan Keuangan Daerah dan Alwi Rasyid mewakili Inspektorat Kabupaten Kepulauan Anambas.(*)

Penulis: Septyan Mulia Rohman
Editor: Agoes Sumarwah
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help