Peralihan Status Batam dari FTZ Jadi KEK Dinilai Lambat, Begini Jawaban Menohok dari BP Batam

Proses transformasi Batam dari Free Trade Zone (FTZ) menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dinilai lambat oleh sejumlah kalangan.

Peralihan Status Batam dari FTZ Jadi KEK Dinilai Lambat, Begini Jawaban Menohok dari BP Batam
Tribun Batam/Endra Kaputra
Suasana penerimaan lowongan kerja di Kawasan Industri Batamindo. Sebuah perusahaan elektronik membuat syarat tinggi minimal 153cm untuk tenaga operator, sehingga banyak pencari kerja yang gagal. 

TRIBUNBATAM.id, BATAM- Proses transformasi Batam dari Free Trade Zone (FTZ) menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dinilai lambat oleh sejumlah kalangan.

Dari target dua tahun, hingga saat ini belum menunjukkan progres berarti. Apa tanggapan BP Batam?

"Lambatnya itu bukan di kami (BP Batam). Kami ini hanya operator. Kami punya pimpinan di Dewan Kawasan. Dewan Kawasanlah yang akan menyampaikan," kata Deputi IV BP Batam, Eko Budi Soepriyanto kepada TRIBUNBATAM.id, Rabu (9/5/2018) di ruang kerjanya di lantai 6 Gedung Utama BP Batam.

Karena itu, saat ini BP Batam masih menunggu arahan dari Pemerintah Pusat.

Prinsipnya apapun yang diperintahkan dari pimpinan, BP Batam akan melaksanakannya.

"Kami sudah serahkan itu ke pimpinan. Apa yang diperintahkan, itulah yang kami lakukan," ujarnya.

Disinggung soal kendala dalam penerapan transformasi FTZ ke KEK, Eko menyebut sebenarnya tidak ada kendala.

Walaupun diakuinya, BP Batam memang cukup hati-hati menyangkut peralihan ini.

Sebab meskipun ada daerah lain di Indonesia yang berstatus KEK, Batam berbeda dengan daerah lainnya.

"Memang mesti hati-hati. Karena di sini (Batam) ada Pemerintah Daerah, BP Batam. Daerah lainkan tak ada BP," kata Eko.

Status Batam yang sebelumnya merupakan FTZ, tak dipungkirinya juga mendapat perhatian dari banyak pihak.

Jika dibandingkan antara keduanya, memang ada untung dan rugi.

Namun terlepas dari itu, BP Batam sejauh ini masih menunggu arahan selanjutnya dari pemerintah pusat.

Sebelumnya, Kepala BP Batam, Lukita Dinarsyah Tuwo mengatakan, untuk KEK Batam ada hal yang perlu diperbaiki prosedurnya.

Lantaran KEK Batam berbeda dengan daerah lain. Hal ini juga sudah dirapatkan oleh tim pelaksana KEK.

"Sebab di sini HPL (Hak Pengelolaan Lahan)nya diserahkan kepada BP Batam. Jadi prosesnya adalah melalui penetapan dari pemerintah pusat dalam hal ini Dewan Kawasan," kata Lukita, baru-baru ini. (*)

Penulis: Dewi Haryati
Editor:
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved