Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa di Anambas Menjadi Pergunjingan, Soal Ini Menjadi Pemicunya!

Soal laporan pertanggungjawaban dana desa hebohkan Anambas, bahkan menjadi pergunjingan. Soal ini menjadi biang keroknya!

Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa di Anambas Menjadi Pergunjingan, Soal Ini Menjadi Pemicunya!
net
Ilustrasi 

TRIBUNBATAM.id, ANAMBAS-Pertanggungjawaban dana desa di Anambas kembali menjadi sorotan. Itu karena masih ada sejumlah desa yang belum menyerahkan laporan pertanggungjawaban akhir dana desa pada tahun 2017 kemarin.

Raja Beni Syahrizal Kasi Keuangan dan Aset Desa, pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kepulauan Anambas mengatakan,

terdapat perbedaan mekanisme dalam pencairan dana desa antara tahun 2017 dengan tahun 2018 ini. Salahsatunya mengenai pencairan dana desa yang bisa dilakukan apabila telah menetapkan APBDes tahun anggaran 2018.

Baca: Kehadiran Artis Mayangsari Hebohkan Pernikahan Cicit Soeharto! Kebayanya Ungkap Fakta Mengejutkan!

Baca: Pemilu Malaysia Berakhir, Siti Nurhaliza Pilih Kubu Mahathir atau Najib? Mengejutkan Kode-kodenya!

Baca: Terungkap! Inilah 8 Trik Beli Tiket Pesawat Bocoran Orang Dalam! Nomor 2 Paling Mengejutkan!

Baca: Heboh! Sule dan Istri Dikabarkan Cerai, Rizky Febian Tulis Status Sedih di Instagram!

"Masih ada beberapa desa yang belum melampirkan laporan pertanggungjawaban akhir penggunaan dana desanya. Meski belum melaporkan laporan pertanggungjawaban akhir,

mereka sudah mengajukan pencairan dana desa tahap satu ini kepada kami. Kami pun sudah mengingatkan aparatur desa baik secara lisan maupun melayangkan surat," ujarnya Kamis (10/5/2018).

Laporan pertanggungjawaban pun, diakuinya menjadi salahsatu komponen penting dalam mencairkan dana desa untuk tahap selanjutnya. Ia pun merincikan terdapat tiga tahap dalam pencairan dana desa pada tahun 2018 ini.

Mulai dari tahap pertama yang dilakukan pada bulan Januari hingga Juni, pencairan tahap kedua pada minggu ketiga bulan Juni sampai dengan bulan Agustus dan tahap ketiga yang merupakan tahap terakhir yakni dari bulan Agustus sampai dengan bulan September.

"Mayoritas aparatur desa sudah memahami pentingnya laporan pertanggungjawaban ini," ungkapnya. Upaya untuk menjalankan tupoksi pun, diakuinya tidak hanya mengingatkan melalui lisan dan surat kepada aparatur desa yang belum melampirkan laporan pertanggungjawaban akhirnya itu.

Langkah lain dengan berkoordinasi dengan Camat sebagai kepala wilayah, diakuinya telah dilakukan untuk mengumpulkan laporan pertanggungjawaban ini.

Pihaknya berharap, ada kerjasama yang baik antara aparatur pemerintah desa terkait laporan pertanggungjawaban akhir yang belum menyerahkan ini.

"Bahkan ke Camat sudah kami lakukan. Namun, sampai saat ini belum ada respon juga dari desa yang belum menyerahkan laporan akhir pertanggungjawabannya itu," ungkapnya. (*)

Penulis: Septyan Mulia Rohman
Editor: Agoes Sumarwah
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help