Percepat Pengurusan Lahan, BP Batam Lakukan Terobosan Istimewa Ini. Begini Detailnya!

BP Batam menerbitkan terobosan kebijakan pengurusan lahan di Batam. Begini detailnya!

Percepat Pengurusan Lahan, BP Batam Lakukan Terobosan Istimewa Ini. Begini Detailnya!
Tribun Batam/Istimewa
Ilustrasi 

TRIBUNBATAM.id, BATAM-BP Batam melakukan sejumlah terobosan di bidang lahan. Itu untuk mempercepat pelayanan dokumen, seperti untuk mengurus Izin Peralihan Hak (IPH), Surat Keputusan (SKep) dan Perjanjian Pengalokasian Lahan (PPL).

Deputi III BP Batam, Dwianto Eko Winaryo mengatakan, untuk IPH misalnya. Selain mempersingkat syarat pengurusan dari sebelumnya 17 persyaratan, menjadi tiga syarat, BP Batam juga meringankan beban pemohon IPH,

jika yang bersangkutan merupakan pemilik properti nomor kesekian kalinya. Sedangkan IPH-IPH sebelumnya, tak diketahui atau tak tercatat di BP Batam. Dwi mengakui, banyak IPH yang tak diketahui pihaknya.

Baca: Kehadiran Artis Mayangsari Hebohkan Pernikahan Cicit Soeharto! Kebayanya Ungkap Fakta Mengejutkan!

Baca: Mantan Napi Mako Brimob Ungkap Bagaimana Tersangka Kuasai Senjata, Mengejutkan Caranya!

Baca: Terungkap! Inilah 8 Trik Beli Tiket Pesawat Bocoran Orang Dalam! Nomor 2 Paling Mengejutkan!

Baca: Heboh! Sule dan Istri Dikabarkan Cerai, Rizky Febian Tulis Status Sedih di Instagram!

"Makanya di Perka Nomor 27 Tahun 2017, kita coba permudah. Kalau tak punya IPH sebelumnya, dibebankan tarif satu kali IPH saja. Dia seperti kena denda," kata Dwi kepada wartawan.

Jadi selain membayar biaya IPH untuk permohonan saat ini, pemohon cukup membayar semacam denda satu kali untuk IPH-IPH sebelumnya. Alias dua kali membayar biaya IPH.

"Kalau dulukan tak begitu. Kalau dia mengurus untuk IPH ke 11, yang sebelum-sebelumnya kan dari 1 sampai 10 tetap mesti dibayar. Kalau sekarang bagaimana? Yang sebelumnya, kita putihkan," ujarnya.

Dwi mengakui dengan kebijakan baru ini, BP Batam memang rugi karena Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang mestinya didapatkan berkurang. Namun pihaknya tak terlalu mempersoalkan itu, asalkan proses IPH yang berdampak pada bidang lainnya, tetap bisa lanjut.

"Karena risiko IPH berhenti itu jauh lebih banyak mudhoratnya.Tak ada pemasukan ke Pemko Batam dari BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) atas transaksi properti," kata Dwi.

Hal ini juga berdampak pada Pajak Bumi dan Bangunan, dan bidang-bidang lainnya. Terbukti pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam 2017 lalu, capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari BPHTB dan PBB tak tercapai. Sementara BPHTB dan PBB termasuk penyumbang terbesar PAD Kota Batam. APBD defisit.

"Jadi dengan kebijakan baru ini manfaatnya sangat luar biasa bagi masyarakat dan Pemko Batam," ujarnya.

Termasuk juga bagi pemohon IPH yang hanya memiliki sertifikat tanah. Sedangkan syarat-syarat lainnya, seperti nomor Penetapan Lokasi (PL) dan lainnya tidak ada, pengurusan IPH-nya tetap bisa dilanjutkan.

"Sertifikat tanah ini bukti pengakuan negara yang sah. Masa mau urus IPH ditolak karena tak ada nomor PL. Tetap bisa lanjut, nanti IPH-nya keluar tak ada nomor PL. Setelah dapat IPH, diurus AJB (akta jual beli),

kemudian balik nama, saat itulah baru dicari nomor PL-nya, dan lainnya. Karena orang urus IPH inikan butuh cepat. Jangan dipersulit. Setelah selesai, baru dilengkapi kekurangannya," kata Dwi, menyebut beberapa perbaikan di bidang lahan lainnya.(*)

Penulis: Dewi Haryati
Editor:
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved