Berita Bintan

Pemkab Bintan-Kejati Kepri Teken MoU! Dampingi Pemkab Hadapi Sengketa Perdata!

Kerja sama ini bisa dengan BUMN, BUMD atau dinas yang terkait dengan perkara perdata dan tata usaha negara

Pemkab Bintan-Kejati Kepri Teken MoU! Dampingi Pemkab Hadapi Sengketa Perdata!
tribunbatam/aminnudin
Bupati Bintan Apri Sujadi menandatangani kesepakatan bersama antara Pemkab dengan Kejari Bintan tentang penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara, Selasa (15/5/2018) 

TRIBUNBINTAN.COM, BINTAN-Kejaksaan Tinggi Kepri menyosialisasikan jaksa pengacara negara di Bintan, Selasa (15/5/2018). Jaksa pengacara negara merupakan peran lain kejaksaan yang tidak hanya menindak tapi juga mencegah.

"Kami ini tidak hanya bekerja sebagai penindak atas suatu perkara hukum, tapi juga pencegah. Salah satu sisi pencegahan ini dengan melakukan pendampingan. Program pendampingan itu sekarang dalam bentuk jaksa pengacara negara,"kata Wakil Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, Andi Muhammad Taufik.

Baca: Jusuf Kalla Ultah ke-76, Begini Penampakan Fotonya Sewaktu Muda: Kumisnya Tak Berubah!

Baca: Pendaki Mengenalnya Sebagai Pasar Setan, Inilah Penjelasan Sains Soal Pasar Bubrah Gunung Merapi!

Baca: Terungkap! Inilah Alasan Sebenarnya Inul Daratista Tak Hadir di Final Liga Dangdut Indonesia!

Baca: Inilah Suku Lingon! Bule Asli Indonesia dengan Mata Biru dan Keberadaannya Misterius!

Dalam rangka itu, Kejati Kepri yang diwakili Wakajati melakukan penandatangan nota kesepahaman dengan Pemda Bintan. Teken MoU disaksikan Kejari Bintan Sigit Prabowo, Bupati Bintan Apri Sujadi dan perwakilan OPD serta kepala BUMD dan Perusda.

Asisten Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Asdatun) Kejati Kepri Nanang Gunaryo Haryanto mengatakan, melalui peran ke dua kejaksaan, jaksa tidak hanya bertindak dalam penyelamatan dan pengamanan aset negara, tapi juga berperan sebagaai asisten perdata dan tata usaha negara kepada lembaga pemerintah yang membutuhkan.

"Kerja sama ini bisa dengan BUMN, BUMD atau dinas yang terkait dengan perkara perdata dan tata usaha negara. Jadi manakala jaksa mendapat surat kuasa khusus, kami siap, pada prinsipnya siap untuk memberikan bantuan hukum atau pendampingan, itu tugas kami,"kata Nanang Gunaryo.

Tapi kata Nanang sekali lagi perlu dipertegas, tugas jaksa pengacara negara tersebut sesuai tupoksinya dibatasi dalam kaitannya dengan hukum perdata dan administrasi.

Peran jaksa pengacara negara ini misalnya bisa terlibat dalam urusan pergugatan. Misalnya ada proyek pemerintah di daerah digugat oleh kelompok masyarakat, dalam rangka menjaga kewibaan negara,

jaksa pengacara negara berkewajiban memberikan pendampingan dan bantuan hukum pada negara atau pemerintah. Pendampingan bisa dilakukan tentu harus disertai dengan surat kuasa khusus terlebih dulu. Tanpa itu pendampingan tidak bisa dilakukan.(*)

Penulis: Aminnudin
Editor: Agoes Sumarwah
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help