Berita Anambas

Dorong Pemekaran Kecamatan Kute Siantan di Anambas, Warga Hibahkan Lahan buat Kantor Camat!

Warga bersemangat mendorong pemekaran Kecamatan Kute Siantan, bahkan ada warga relah menghibahkan lahannya buat kantor kecamatan dan rumah dinas!

Dorong Pemekaran Kecamatan Kute Siantan di Anambas, Warga Hibahkan Lahan buat Kantor Camat!
Istimewa
Ilustrasi 

TRIBUNBATAM.id, ANAMBAS-DPRD Anambas memandang perlu untuk berkoordinasi untuk merealisasikan pemekaran Kecamatan Kute Siantan. Dhannun, anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas mengatakan,

meski Panitia Khusus (Pansus) DPRD telah selesai, namun koordinasi dengan sejumlah pihak termasuk dengan Pemerintah Daerah, menurutnya perlu dilakukan untuk merealisasikan usulan dari masyarakat di Palmatak itu.

Baca: Terungkap! Inilah 5 Daya Tarik Janda Dibanding Gadis! Inikah Alasan Pangeran Harry Nikahi Meghan?

Baca: Inilah Suku Lingon! Bule Asli Indonesia dengan Mata Biru dan Keberadaannya Misterius!

Baca: Driver Ojek Online Tiba-tiba Masuk ke Kamar Kos Cewek, Mengejutkan Ternyata Ini yang Dikerjakan!

Baca: Jangan Remehkan! Agar Pencernaan Nyaman, Hindari Konsumsi 5 Makanan Ini Saat Berbuka Puasa!

"Saya optimis kalau Kute Siantan ‎akan menjadi kecamatan baru. Oleh karena itu, perlu adanya koordinasi yang nyata menurut saya untuk bisa merealisasikan hal ini," ujarnya Senin (21/5/2018).

Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini mengatakan, dari koordinasi yang dilakukan pada level Pemerintah Pusat, seperti Kementrian Dalam Negeri, salahatu syarat yang diminta

yakni data dari Kementrian Kelautan dan Perikanan ‎(KKP) menjadi dokumen pendukung untuk menguatkan kalau daerah tersebut merupakan kepulauan serta berada pada daerah perbatasan.

Tidak hanya itu, niat masyarakat untuk menggesa wilayah mereka menjadi sebuah kecamatan baru, coba ditunjukkan dengan lahan untuk pembangunan kantor camat berikut dengan rumah dinas camat hasil hibah dari warga. "Masyarakat ‎sangat mendukung pemekaran kecamatan ini terealisasi," ungkapnya.

Pihaknya juga menyarankan kepada Pemerintah Daerah untuk mengajukan Perubahan Perda terlebih dahulu berkaitan dengan pemekaran tiga kecamatan. Ini menurutnya penting karena dalam Peraturan Daerah sebelumnya, memuat tiga pemekarn kecamatan dalam satu dokumen.

"Ini saran dari kami untuk Pemerintah Daerah. Kita tentu tidak ingin juga dua kecamatan lainnya menunggu karena satu yang masih dalam proses," ungkapnya lagi. Setelah mengajukan perubahan Perda, nantinya perubahan Perda tersebut akan dibawa ke Provinsi

untuk selanjutnya diteruskan ke Pemerintah Pusat melalui Kemendagri. Dari sana kemudian akan diterbitkan nomor wilayah untuk menjadi dasar Pemerintah Daerah dalam menyusun anggaran.

"Tahapannya lebih kurang seperti itu. Bila nomor wilayah ‎sudah diterbitkan, maka itu bisa menjadi dasar untuk menganggarkan kecamatan baru itu. Paling tidak sebagai tahap awal untuk operasional kantor terlebih dahulu," bebernya.

Seperti diketahui, dua kecamatan yang mendapat persetujuan untuk dimakarkan yakni Kecamatan Sintan Utara dan Kecamatan Jemaja Barat.(*)

Penulis: Septyan Mulia Rohman
Editor:
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved