Berita Kepri

Raih Predikat WTP Laporan Keuangan, BPK Berikan Pemprov Kepri Pekerjaan Rumah Ini

Kendati menyandang predikat laporan keuangan wajar tanpa pengecualian, BPK memberikan Pemprov Kepri sejumlah pekerjaan rumah ini

Raih Predikat WTP Laporan Keuangan, BPK Berikan Pemprov Kepri Pekerjaan Rumah Ini
tribunbatam/thom limahekin
Anggota 5 BPK RI Ismayatun 

TRIBUNBATAM.id, TANJUNGPINANG- Kendatipun memberikan opini wajar tanpa pengecualian kepada laporan keuangan Pemprov Kepri, BPK RI masih menemukan sejumlah permasalahan pada laporan keuangan tersebut.

Di hadapan Gubernur Kepri dan anggota DPRD Kepri di Kantor DPRD Kepri Pulau Dompak Tanjungpinang, Senin (21/5/2018) siang, anggota 5 BPK RI, Ismayatun menyebutkan beberapa permasalahan yang masih ditemukan dalam laporan keuangan Pemprov Kepri.

Baca: Jangan Remehkan! Agar Pencernaan Nyaman, Hindari Konsumsi 5 Makanan Ini Saat Berbuka Puasa!

Baca: Terungkap! Inilah 5 Daya Tarik Janda Dibanding Gadis! Inikah Alasan Pangeran Harry Nikahi Meghan?

Baca: Driver Ojek Online Tiba-tiba Masuk ke Kamar Kos Cewek, Mengejutkan Ternyata Ini yang Dikerjakan!

Baca: Hukuman Menunggu! Inilah 6 Bentuk Ujaran Kebencian Terlarang bagi PNS! Nomor 6 Jangan Remehkan!

"Ada temuan pemeriksaan atas pengendalian intern," ungkap Ismayatun saat membacakan laporan hasil pemeriksaan.

Adapun permasalahan tersebut antara lain beasiswa yang belum tersalurkan sebesar RP 1,98 miliar. Sisa kas yang terlambat dikembalikan ke kas daerah sebesar Rp 158 juta. Investasi Pemprov Kepri yang tidak bermanfaat bagi perekonomian daerah sebesar Rp 43,41 miliar.

Suasana sidang istimewa DPRD Kepri dengan agenda penyerahan predikat WTP laporan keuangan Pemprov, Senin (21/5/2018)
Suasana sidang istimewa DPRD Kepri dengan agenda penyerahan predikat WTP laporan keuangan Pemprov, Senin (21/5/2018) (tribunbatam/thom limahekin)

"Realisasi jasa belanja publikasi di Disdik Kepri dengan media yang belum terverifikasi oleh dewan pers sebesar Rp 390,6 juta," sebut Ismayatun lagi.

Selain itu, BPK RI menemukan, Pemprov Kepri belum menyelesaikan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor pada 2013. Pajak dari BPKB sebesar Rp 4,95 miliar dan bea balik nama senilai Rp 1,84 miliar.

Ismayatun menambahkan, ada banyak lagi item penemuan BPK RI belum disampaikan dalam laporan tersebut. Sebab, jika semuanya disampaikan maka dia membutuhkan banyak waktu untuk melaporkannya.

"Nanti semuanya itu akan disampaikan oleh BPK RI Wilayah Kepri," tegas anggota 5 BPK RI tersebut.(*)

Penulis: Thom Limahekin
Editor: Agoes Sumarwah
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help