Penangguhan Penahanan Tersangka Tarian Erotis 'Pesta Rakyat' di Engku Putri Batam Ditolak Penyidik

Permohonan penangguhan penahanan tersangka tarian erotis saat gelaran Pesta Rakyat di Dataran Engku Putri, ditolak penyidik.

Penangguhan Penahanan Tersangka Tarian Erotis 'Pesta Rakyat' di Engku Putri Batam Ditolak Penyidik
istimewa
Tiga penari erotis beraksi saat acara Pesta Rakyat di Dataran Engku Putri, Sabtu (14/4/2018). 

TRIBUNBATAM.id, BATAM- Permohonan penangguhan penahanan tersangka tarian erotis saat gelaran Pesta Rakyat di Dataran Engku Putri, Sabtu (14/4/2018), kini ditolak penyidik.

Dalam surat tanggapan permohonan penangguhan penahanan dengan nomor B/788/V/2018/Reskrim yang dikeluarkan Polresta Barelang tertanggal 19 Mei 2018, disampaikan bahwa penangguhan tidak disetujui.

Jawaban tersebut ditujukan kepada salah satu penasihat hukum tersangka.

"Ada dua alasan penyidik tidak menggabulkan permohonan penangguhan yang kita surati. Penyidik berasalan perkara yang ditangani, merupakan perhatian publik khususnya masyarakat," kata Risman R Siregar, penasihat hukum dari Angga, satu di antara tersangka tari erotis, Selasa (22/5/2018).

Baca: Apakah Wako Batam Rudi Lepas Tangan Soal Tarian Erotis di Pesta Rakyat? Ini Komentar Pedasnya

Baca: Termasuk Kasus Tarian Erotis. Polresta Barelang Gelar Ekspos Perkara 3 Kasus Sekaligus

Baca: BREAKING NEWS. Lima Orang Tersangka Tarian Erotis di Engku Putri, Termasuk 3 Penari

Risman R Siregar, penasihat hukum tersangka tarian erotis.
Risman R Siregar, penasihat hukum tersangka tarian erotis. (tribun batam)

Risman menyebutkan, dalam penyidik mengenakan pasal 35 dan 36 UU No.4 tahun 2008 tentang ponografi, terhadap tersangka.

Atas pasal tersebut, dia tidak sepaham. Menurutnya, seharusnya klainnya dikenakan dengan pasal 281 KUHP terkait kesusilaan.

Hal ini dikarenakan, dalam kasus tersebut, klainnya tidak mengetahui jika penari yang ditampilkan itu mengenakan pakaian yang minim.

Sebab, sebelum acara sudah disampaikan kepada penari yang akan tampil untuk tidak mengenakan pakaian minim.

Namun, tanpa sepengatahuan klainnya itu, tiba-tiba penari mengenakan pakaian yang tidak pantas.

"Ya seharusnya penyidik bisa mengenakan 281 KUHP terkait kesusilaan, bukan pasal 35 dan 36 UU No.4 tahun 2008 tentang ponografi," ujar Risman. (*)

Penulis: Zabur Anjasfianto
Editor: Sri Murni
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved