Berita Anambas

Mencuat Usulan Soal Honor Petugas saat Rakor PPID di Kabupaten Anambas! Kenapa?

Rakor PPID Anambas masih menemukan adanya kendala soal penyampaian informasi di masing-masing OPD. Mencuat usulan soal honor petugas PPID!

Mencuat Usulan Soal Honor Petugas saat Rakor PPID di Kabupaten Anambas! Kenapa?
Tribunbatam/Septyan Mulia Rohman
Rakor PPID triwulan I tahun 2018 dia aula kantor Bupati Rabu (23/5/2018). Sejumlah OPD diketahui masih ada yang belum menyampaikan informasi secara utuh ke laman PPID kabupaten 

TRIBUNBATAM.id, ANAMBAS-‎Sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Anambas masih ada yang belum menyampaikan informasi secara utuh ke laman Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) daerah.

Hal ini yang menjadi perhatian dalam rakor PPID triwulan I tahun 2018. Asisten bidang pemerintahan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas, Zukrin mengatakan, hal ini perlu untuk diperbaiki kedepannya agar pelaksanaan PPID dapat berjalan dengan optimal.

Baca: Jangan Remehkan! Agar Pencernaan Nyaman, Hindari Konsumsi 5 Makanan Ini Saat Berbuka Puasa!

Baca: Mengejutkan! Inilah 7 Cara Ampuh Hilangkan Rasa Kantuk Saat Jalani Puasa! Mau Mencoba?

Baca: Inilah Suku Lingon! Bule Asli Indonesia dengan Mata Biru dan Keberadaannya Misterius!

Baca: Keren! Satlantas Polres Tanjungpinang Sediakan Jalan Khusus Difabel. Ini Penampakannya!

"Informasi dari ketua tim dalam pelapo‎ran, masih terdapat SKPD yang belum menyampaikan informasi. Artinya informasi yang disampaikan tidak secara utuh. Artinya secara bertahap, ini perlu diperbaiki kedepannya," ujarnya di aula kantor Bupati Rabu (23/5/2018).

Kepala Bidang pelayanan informasi, komunikasi publik dan persandian Richart mengatakan, terdapat kendala yang masih ditemui dalam pelaksanaan PPID tingkat kabupaten ini.

Salahsatunya, keterwakilan mitra PPID dalam hal ini Sekretaris masing-masing OPD yang tidak turun langsung dalam pelaksanaan rakor ini.

Usulan berupa honor yang disisipkan pada anggaran rutin tiap-tiap OPD pun, disampaikan dalam rakor tersebut untuk mitra PPID sebagai bentuk penghargaan ‎atau reward kepada mereka.

"Kami melihat ke Pemerintah Bojonegoro yang dalam hal keterbukaan informasi publik sudah menembus nasional bahkan Internasional," ungkapnya.

Ia menjelaskan, dalam PPID yang ditampilkan di Pemerintah Bojonegoro, proses pencairan pada OPD bahkan dapat diakses dan dicek secara langsung.

Informasi laporan keuangan yang wajib diumumkan secara berkala ini dipertegas dalam Pasal 9 Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik Juncto Peraturan Komisi Informasi 1/2010 SLIP.

PPID di Anambas pun, juga menargetkan agar pelaksanaan PPID juga bisa dilakukan tidak hanya ke Desa, namun juga sekolah, RSUD, dan BUMD. ‎"Target kami ke depan seperti itu.

Karena untuk Batam yang meraih peringkat pertama dalam hal keterbukaan informasi publik sudah menyasar ke kelurahan dan sekolah-sekolah. Jadi, kita agak terlambat. Kami juga berharap agar kontrol OPD dapat lebih ditingkatkan dalam pelaksanaan PPID ini," bebernya.

Kepala Dinas komunikasi, informatika dan statistik Kabupaten Kepulauan Anambas Jeprizal menargetkan PPID di Anambas untuk masuk pada level nasional, setelah pada tahun 2017 kemarin meraih peringkat kedua untuk keterbukaan informasi publik setelah Batam.

Faktor perjalanan dinas yang diupload ke laman PPID kabupaten, menjadi salahsatu sorotan dimana poin keterbukaan informasi publik menjadi indikator penentu dalam penentuan peringkat itu.

"Selain keterbukaan, juga infrastruktur penunjang IT. Dari Provinsi pun menekankan kalau PPID ini menjadi penduung dalam proses audit BPK," ujarnya. (*)

Tags
PPID
honor
Penulis: Septyan Mulia Rohman
Editor: Agoes Sumarwah
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved