Berita Batam

Pelaku UMKM Mengeluh ke Kadin, Urus Izin Edar PIRT di Batam Harus Bayar Rp400 Ribu

Pelaku UMKM mengeluhkan adannya pungutan untuk pengurusan izin edar produk industri rumah tangga di Batam

Pelaku UMKM Mengeluh ke Kadin, Urus Izin Edar PIRT di Batam Harus Bayar Rp400 Ribu
TRIBUNBATAM/ROMA ULY SIANTURI
Rapat pelaku UMKM di kantor Kadin Batam, Selasa (29/5/2018) 

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Sejumlah pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mengeluhkan adannya pungutan untuk pengurusan izin edar produk industri rumah tangga di Batam.

Keluhan itu disampaikan pelaku UMKM dalam rapat yang digelar di Kadin Batam, Selasa (29/5/2018). 

Seorang pelaku UMKM, mengaku harus mengeluarkan uang Rp 400 ribu, dan minimal harus 50 orang untuk mengurus izin edar PIRT, jika tidak mencukupi jumlah itu, maka ia harus membayar Rp 700 ribu.

Baca: Heboh! Ikan di Indonesia Ini Dijuluki Ninja Bawah Air! Inilah 4 Keistimewaannya!

Baca: Mengejutkan! Inilah 4 Kelompok Mimpi yang Sering Menghampiri Tidur Anda! Nomor 2 Paling Mendebarkan!

Baca: MENILIK Penjara Apac Brasil yang Penuh Cinta: tak Ada Sipir dan Disediakan Kamar Suami-Istri

"Saya heran Pak, di Jawa kalau mengurus PIRT itu gratis. Saya kaget di sini harus membayar mahal sampai segitu," ujar pelaku UMKM, Tini dalam rapat UMKM di Kantor Kadin Batam.

Tini bahkan mengaku, pembayaran itu tidak disertai bukti pembayaran dan kwitansi, padahal seharusnya setiap pembayaran harus disertai bukti.

Ia juga mengeluhkan saat ingin melakukan survey produk dan tempat berdagang, dia harus menjemput tim survey. Alasan tim survey mobil dinas sedang dalam kondisi rusak.

"Masak sudah dibayar, minta jemput lagi Pak," sesalnya.

Pengurus UMKM lainhya yang bergerak dalam bidang jasa dan koperasi, Eti (41) mengakui perjuangan di Batam untuk UMKM tidak mudah.

Ia bahkan pernah minta tempat untuk UMKM di daerah Batam Center dan Barelang, namun tidak ada hasilnya.

"Kami ke kantor Wali Kota Batam meminta agar UKM diperhatikan dan minta tempat, tapi hasilnya nihil. Proposal naik semua, tapi hasilnya tidak ada," ujarnya.

Baca: Bong Sin Lapor ke Polisi. Facebooknya Tak Aktif Sejak 2007, Tiba-tiba Muncul Status Berbau SARA

Baca: Terungkap! Inilah 5 Kota di Dunia yang Memiliki Nama Sama! Nomor 5 Sejarahnya Mengejutkan!

Menanggapi keluhan ini, Ketua Kadin Kota Batam, Jadi Rajagukguk mengatakan menyesalkan pungutan itu.

"Padahal Wali Kota Batam, Muhammad Rudi sudah tegas mengatakan pegurusan perizinan PIRT gratis," ujar Jadi.

"Itulah fungsinya pertemuan ini. Agar kita mengetahui keluhan pengusaha kecil. Jangan hanya memperhatikan pengusaha besar. Padahal UMKM ini juga sumber PAD," ujar Jadi kepada Tribun, Selasa (29/5).

Jadi mengakui hasil rapat itu akan disampaikan langsung kepada Menko Perekonomian RI dan Presiden dalam rapat yang akan digelar untuk membahas Free Trade Zone (FTZ) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Menurut Dia, pungutan itu sudah menyalahi aturan yang berlaku.(rus)

Penulis: Roma Uly Sianturi
Editor: nandrson
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved