Berita Anambas

Tidak Bayarkan THR ke Pekerjanya, Perusahaan Terancam Sanksi Pidana! Kalau Telat, Ini Dendanya!

Tidak bayar THR perusahaan terancam pasal pidana, telat bayar perusahaan terkena denda. Ini maksimal tenggat pembayaran THR!

Tidak Bayarkan THR ke Pekerjanya, Perusahaan Terancam Sanksi Pidana! Kalau Telat, Ini Dendanya!
shutterstock
Ilustrasi 

TRIBUNBATAM.id, ANAMBAS-‎Perusahaan yang tidak mengeluarkan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada pekerjanya bisa terkena pidana.

Kepala dinas penanaman modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Tenaga kerja dan transmigrasi Kabupaten Kepulauan Anambas, Yunizar mengatakan, sesuai dengan peraturan pembayaran THR dikeluarkan paling lambat satu minggu sebelum hari raya.

"Kalau tidak dikeluarkan, arahnya tidak salah bisa seperti itu. Memang sampai saat ini belum ada laporan yang masuk ke kami.

Mudah-mudahan‎ tidak ada. Artinya, pengusaha memahami hak-hak pekerja ini," ujarnya Selasa (29/5/2018).

Baca: Suasana Ramadan di KM Sabuk Nusantara! Begini Nikmatnya Sahur dan Tarawih saat Berlayar di Laut!

Baca: Heboh! Sule dan Andre Taulany Kaget, Desta Mendadak Jatuh Nyungsep saat Siaran Langsung!

Baca: Warga Tembak Hewan Misterius Mirip Serigala! Ilmuwan Kebingungan, Serigala Jadi-jadian?

Pemerintah Pusat melalui Kementrian pun, rutin mengeluarkan surat imbauan mengenai pembayaran Tunjangan Hari Raya ini setiap tahunnya.

Adapun mengenai perubahan jam kerja selama bulan Ramadan pada sektor swasta, ia mengatakan hal tersebut merupakan kebijakan dari pimpinan perusahaan masing-masing.

Ia juga mengatakan, kalau rata-rata lama waktu kerja pada sektor swasta maksimal delapan jam selama satu hari. Lebih dari itu, maka sistem over time diberlakukan.

"Normalnya seperti itu, tapi ini kan tergantung pimpinan perusahaannya. Sampai saat ini pun, belum ada informasi yang kami terima kalau ada perubahan untuk sektor swasta selama bulan Ramadan ini," ungkapnya.

Kepala dinas penanaman modal, PTSP, tenaga kerja dan transmigrasi Anambas, Yunizar (kiri) bersama Suhar petugas Survei yg ditugaskan pak Meyer (BKPM RI) saat berada di kantor PTSP Kabupaten Kepulauan Anambas.
Kepala dinas penanaman modal, PTSP, tenaga kerja dan transmigrasi Anambas, Yunizar (kiri)

Berdasarkan keterangan tertulis Kementrian Ketenagakerjaan, perusahaan yang terlambat membayarkan THR akan dikenakan denda sebesar lima persen dari total THR yang harus dibayarkan kepada pekerja/buruhnya.

Selain itu, perusahaan yang lalai bakal dikenakan sanksi administratif. Sanksi berupa teguran tertulis dan sanksi pembatasan kegiatan usaha.

Pengenaan sanksi pembatasan kegiatan usaha akan diberikan apabila perusahaan tidak melaksanakan teguran tertulis.

Selain itu, sanksi akan mempertimbangkan kondisi finansial perusahaan dalam dua tahun terakhir, serta diaudit oleh akuntan publik.

Kementrian tenaga kerja pun telah meminta Pemerintah daerah Provinsi dan kabupaten/kota agar membentuk posko satgas ketenagakerjaan peduli lebaran serupa untu membantu para peerja dan perusahaan di daerah.(*)

Tags
THR
Penulis: Septyan Mulia Rohman
Editor:
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved