KPK Turun Tangan Beri Catatan PTSP Kepri Langsung Bereskan Keluhan! Ini Hasilnya!

KPK berikan teguran ke PTSP Kepri. Kabar baiknya, layanan PTSP langsung berubah. Ini perubahannya!

KPK Turun Tangan Beri Catatan PTSP Kepri Langsung Bereskan Keluhan! Ini Hasilnya!
Istimewa
Ilustrasi perizinan 

TRIBUNBATAM.id, TANJUNGPINANG-Catatan Koordinator Wilayah II Sumatera Korsup Pencegahan KPK RI Adlinsyah M Nasution terhadap pelayanan publik Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemprov Kepri perlahan-lahan mulai dibenahi.

Beberapa bulan lalu, ketika meninjau kantor pelayanan terpadu tersebut, Adlinsyah sempat memberikan catatan penting terutama mengenai transparansi pelayanan publik di kantor itu.

Baca: Hamil Tua, Postingan Foto Anak Kecil di Instagram Vicky Shu Ini Jadi Sorotan Netizen! Siapa Dia?

Baca: Terungkap! Jangan Sering Mandi Air Hangat Saat Musim Hujan, Inikah Alasannya!

Baca: Terungkap! Inilah 5 Kecelakaan Pesawat Paling Tragis di Indonesia, Nomor 3 Pilot Diduga Bunuh Diri!

Baca: Makin Langsing dan Anggun saat Hamil Besar, Kahiyang Ayu Buat Penasaran soal Lahiran!

Namun, catatan itu sudah dilaksanakan oleh aparatur pemerintahan di kantor pelayanan terpadu Pemprov Kepri.

Adlinsyah yang meninjau kembali pelayanan publik di kantor tersebut pada Selasa (5/6/2018) tidak menemukan lagi banyak kejanggalan terhadap layanan administrasi perizinan.

"Saran untuk membuat sistem layanan perizinan secara online dan transparan, saat ini sudah dilakukan.

Jadi, apa yang direkomendasi sebelumnya, sebagai catatan negatif dari Korsugah, saat ini sudah terpenuhi dengan baik," kata Joni Hendra Kabid Pelayanan Perizinan pada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemprov Kepri, kepada TRIBUNBATAM.id, Rabu (6/6/2018) sore.

Joni mengakui, sudah sejak lama pihaknya telah mengabulkan rekomendasi tersebut. Misalnya, rekomendasi membuka layanan perizinan tidak lagi manual melainkan secara online,

mengurus perizinan harus melibatkan kantor OPD lain dan sebagainya. Perubahan tersebut sudah direalisasikan sekitar 80 persen.

"Pergub yang mengatur tentang pelayanan perizinan hanya terpusat di PTSP pu sudah lama disahkan," tegas Joni.

Namun demikian, Joni mengakui masih ada kendala terkait akses masyarakat
untuk mengurus perizinan.

Halaman
12
Penulis: Thom Limahekin
Editor: Agoes Sumarwah
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help