Tak Hanya Jadi Penyidik dan JPU, Cabjari Natuna Bantu BPJS Kesehatan Kejar Penunggak Iuran!

Cabjari Natuna meneken kerjasama dengan BPJS Kesehatan Tanjungpinang. Isinya antara lain membantu BPJS memburu penunggak iuran!

Tak Hanya Jadi Penyidik dan JPU, Cabjari Natuna Bantu BPJS Kesehatan Kejar Penunggak Iuran!
Tribunbatam/Septyan Mulia Rohman
Kacabjari Natuna di Tarempa, Muhammad Bayanullah 

TRIBUNBATAM.id, ANAMBAS-Peran kejaksaan tak hanya sebagai penyidik dan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Seperti yang dilakukan Cabang Kejaksaan Negeri (Cabjari) Natuna di Tarempa misalnya.

Bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Tanjungpinang, pihaknya melakukan penandatanganan Surat Kuasa Khusus (SKK).

Kacabjari Natuna di Tarempa, Muhammad Bayanullah mengatakan, dengan adanya penandatanganan Surat Kuasa Khusus ini, kejaksaan akan membantu BPJS khususnya pada bidang perdata dan tata usaha negara.

Baca: Terungkap! Inilah 5 Kecelakaan Pesawat Paling Tragis di Indonesia, Nomor 3 Pilot Diduga Bunuh Diri!

Baca: Mengejutkan! Inilah 6 Hal Akan Terjadi di Tubuh Anda Jika Rutin Minum Air Garam Hangat Setiap Hari!

Baca: Makin Langsing dan Anggun saat Hamil Besar, Kahiyang Ayu Buat Penasaran soal Lahiran!

Baca: Oh! Ini Bakal Terjadi Jika Anda Lupa Mengalihkan Ponselmu ke Mode Pesawat Saat Terbang!

Hal ini pun menurutnya menjadi terobosan Cabang Kejaksaan Negeri Natuna di Tarempa mengingat tupoksi yang dikenal masyarakat, kejaksaan memiliki kewenangn sebagai penyidik dan Jaksa Penuntut ‎Umum (JPU).

"Penandatangannya sudah dilakukan di Batam pada Senin (4/6/2018) kemarin di Batam serta disaksikan oleh Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Kajati Kepri Nanang Gunaryanto, SH.MH dan Deputi BPJS Direksi Wilayah Sumbagteng Jambi Siswandi,SE,MM," ujarnya Rabu (6/6/2018).

Dengan penantanganan Surat Kuasa Khusus ‎ini, pihaknya bakal melakukan langkah-langkah secara perdata termasuk somasi untuk melunasi tunggakan kewajiban yang diatur dalam pelayanan kesehatan. Dengan penandatangan Surat Kuasa Khusus ini pula, jaksa dapat menjadi Jaksa Pengacara Negara.

Hal ini diatur dalam Undang-Undang RI nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI dimana Kejaksaan berdasarkan Surat Kuasa Khusus (SKK) dapat bertindak didalam maupun diluar pengadilan mewakili pemerintah ataupun BUMN/BUMD.

Pihaknya berharap, hadirnya kejaksaan dapat membantu meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat sehingga memberikan dampak yang baik untuk Pemerintah maupun masyarakat.

"Sehingga, ada tupoksi lain untuk menjaga wibawa pemerintah. Salahsatu tugas kami yang diberikan seagai pengacara Negara ‎oleh BPJS Tanjungpinang yakni menyelesaikan permasalahan tunggakan iuran, tidak hanya di BPJS Tanjungpinang saja, namun juga termasuk dalam BPJS Tarempa," ungkapnya. (*)

Penulis: Septyan Mulia Rohman
Editor: Agoes Sumarwah
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved