HEADLINE TRIBUN BATAM

Ultimatum KPK: Ratusan Miliar Dana Pascatambang di kepri Harus Dipindahkan ke Rekening Pemprov

KPK mulai mengambil sikap tegas terhadap dana pascatambang yang selama ini masih mengendap di kabupaten dan kota di Provinsi Kepri.

Ultimatum KPK: Ratusan Miliar Dana Pascatambang di kepri Harus Dipindahkan ke Rekening Pemprov
Tribun Batam/Aprizal
Bekas galian dan waduk yang digunakan untuk mencuci batu bauksit di Tanjungpinang 

Dalam pembahasan antara KPK dan Dinas ESDM Kepri, Rabu lalu, ditegaskan lagi bahwa dana pascatambang itu harus segera dipindahkan tahun ini.

Tetapi, Dinas ESDM Kepri justru memberi batas waktu hingga tiga bulan mendatang.

"Langkah awal yang ditempuh Dinas ESDM Kepri adalah memanggil setiap kepala daerah dan BPR," ungkap Amjon.

Dalam waktu dekat, akan ada surat edaran Gubernur Kepri yang berisi permintaan kepada bupati dan wali kota untuk segera memindahkan dana itu.

Bupati dan wali kota juga diminta menandatangani surat perjanjian dan pakta integritas, bersedia memindahkan dana pascatambang atas perintah KPK.

Kalau dana ini tidak dialihkan, maka masalah dana pascatambang akan diambil alih oleh KPK.

"Proses pemindahan akan diawasi TP4D dan polisi. Apabila dananya sudah dipindahkan maka proses reklamasi pascatambang akan segera dilakukan," jelas Amjon.

Kepala ESDM Kepri itu juga mengingatkan perusahaan yang ingin mencairkan dana pascatambang harus membuat dokumen yang diterbitkan oleh konsultan publik.

Dokumen ini akan dicocokkan oleh Dinas ESDM Kepri di lapangan.

Kalau dokumen ini tidak sinkron maka perusahaan diminta untuk memperbaikinya. Namun, jika perusahaan tidak juga memperbaikinya maka Dinas ESDM Kepri akan berpatokan pada kondisi riil lapangan. 

Berita Lengkap Bisa Dibaca di Edisi Cetak Tribun Batam, Jumat, 8 Juni 2018

Penulis: Thom Limahekin
Editor: Alfian Zainal
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help