Merasa Diremehkan, Walikota Batam Ancam Cabut Tunjangan PNS Pemko Mangkir Kerja Tanpa Alasan!

Dari sekian banyak OPD tersebut, pegawai yang tidak masuk tanpa keterangan paling banyak dilaporkan berada di bagian Sekretariat DPRD

Merasa Diremehkan, Walikota Batam Ancam Cabut Tunjangan PNS Pemko Mangkir Kerja Tanpa Alasan!
TRIBUNBATAM/ROMA ULY SIANTURI
Wali Kota Batam H Muhammad Rudi 

TRIBUNBATAM.id, BATAM-Baru hari pertama masuk kerja pasca libur Lebaran, Wali Kota Batam Rudi sudah dibuat geram dengan tindakan anggotanya.

Pasalnya ada ratusan pegawai yang tidak masuk kerja tanpa keterangan di hari tersebut, padahal sudah diingatkan sebelumnya.

Saat apel, Kamis (21/6/2018) pagi di Dataran Engku Putri, Rudi mengumpulkan seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di barisan depan. Sedangkan ribuan pegawai lainnya berada di bagian belakang, berbaris.

Baca: Detik-detik Kebakaran di Kawasan MIP Batuampar, Ini Kesaksian Pekerja di Lokasi!

Baca: Heboh Penangkapan Ikan Mas Raksasa Sebelum Kapal Tenggelam di Danau Toba, Postingan Ini Viral!

Baca: Inilah Hymne Pasukan Elite Kopassus yang Bikin Bulu Kuduk Merinding, Begini Liriknya!

Baca: BREAKINGNEWS: Kebakaran di Kawasan MIP Batuampar, Kapolda: Korban Meninggal Satu Keluarga!

Sebuah map berisi data absensi pegawai dipegang masing-masing pimpinan OPD itu. Satu persatu melapor kelengkapan anggotanya.

Pantauan Tribun, dari sekian banyak OPD tersebut, pegawai yang tidak masuk tanpa keterangan paling banyak dilaporkan berada di bagian Sekretariat Dewan.

"Tanpa keterangan ada 32 orang," kata Sekretaris Dewan Kota Batam, Asril memberi laporan.

Secara keseluruhan, dari total sebanyak 4.240 pegawai yang mesti masuk pada hari pertama kerja itu (di luar guru), sebanyak 239 di antaranya atau 5,63 persen tidak masuk kerja. Di antaranya 152 orang tanpa keterangan, 41 orang sakit, 17 izin.

"Yang 239 orang itu bukan tidak masuk semuanya, tapi ada juga yang bertugas di bidang pelayanan seperti damkar dan lainnya," kata Rudi.

Terhadap mereka yang tidak masuk kerja tanpa keterangan ini, Rudi berjanji akan memberikan sanksi tegas. Tunjangan Kinerja Daerah (TKD)-nya akan ditinjau kembali.

"Yang tidak masuk hari ini harus dikasih tindakan. Sanksi harus diambil, TKD ke depan akan ditinjau lagi," ujarnya.

Jika perlu, menurutnya, tidak perlu diberikan TKD lagi supaya ada efek jera ke depannya.

Bukan tanpa alasan Rudi mengatakan demikian. Selain mengikuti arahan dari Presiden Joko Widodo, juga ada pertimbangan lainnya.

"Saya sudah korbankan kegiatan di Pemko supaya ditunda dulu, demi kesejahteraan bapak/ibu.

Diharapkan bapak/ibu bisa menikmati liburan yang total waktunya 15 hari keseluruhan, dan bisa masuk tepat waktu. Tapi masih banyak juga yang tak tepat waktu," kata Rudi. (*)

Penulis: Dewi Haryati
Editor: Agoes Sumarwah
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help