Uji Materi UU MD3 Dikabulkan MK: DPR Tak Berhak Panggil Paksa Orang

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian uji materi terhadap UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

Uji Materi UU MD3 Dikabulkan MK: DPR Tak Berhak Panggil Paksa Orang
Kompas/Heru Sri Kumoro
Ketua Pansus Rancangan Undang-undang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3), Benny K Harman, memberikan rancangan RUU tersebut kepada pimpinan DPR pada Rapat Paripurna DPR di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (8/7/2014). Pengesahan RUU tersebut berlangsung alot. Sebagian anggota dewan meminta penundaan pengesahan RUU tersebut. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Yanuar Nurcholis Majid

TRIBUNBATAM.id, JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian uji materi terhadap UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

Salah satunya, MK menganulir pasal yang mengatur kewenangan DPR untuk malakukan pemanggil paksa seseorang atau kelompok.

Sebelumnya hal itu diatur dalam pasal 73 Uu No 2 Tentang MD3 dan menimbulkan polemik di tengah masyarakat. 

Namun, DPR tetap mengesahkan UU tersebut sehingga UU MD3 kemudian digugat ke Mahkamah Agung.

"Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian," ujar Hakim MK Anwar Usman saat membacakan amar putusan perkara Nomor 16/PUU-XVI/2018, di Gedung MK, Jakarta, Kamis (28/6/2018).

Menurut pertimbangan MK, pemanggilan paksa dan sandera merupakan ranah pidana.

Selain itu, kata MK, jika DPR melakukan pemanggilan paksa dapat menyebabkan kekhawatiran pada setiap orang.

Kewenangan DPR melakukan pemanggilan paksa ini diatur dalam Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) UU MD3.

Salah satu pemohon dari Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK), yaitu kuasa hukum FKHK Irman Putra Sidin mengaku bersyukur atas dikabulkannya permohonan tersebut.

Halaman
12
Editor: Alfian Zainal
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved