PEMILU 2019

Berdasarkan Hasil Riset, Bawaslu Kepri Sebut Anambas Daerah Rawan Politik Uang

"Berdasarkan hasil Indeks Kerawanan Pemilu (IKP), Anambas kategori rawan politik uang. Ini perlu jadi perhatian bersama," ujar Rosnawati

Berdasarkan Hasil Riset, Bawaslu Kepri Sebut Anambas Daerah Rawan Politik Uang
TRIBUNBATAM/SEPTYAN
Rosnawati (tengah) Kordiv SDM Bawaslu Provinsi Kepri dan Idris (kiri) Kordiv pencegahan dan hubungan antar lembaga Bawaslu Provinsi Kepri saat memberikan pemaparan dalam sosialisasi di salahsatu aula hotel di Tarempa Kamis (5/7/2018) malam kemarin. 

TRIBUNBATAM.id, ANAMBAS - ‎Kabupaten Kepulauan Anambas masuk dalam salahsatu kabupaten yang rawan politik uang (money politics).

Hal ini diketahui berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) kemarin.

"Berdasarkan hasil Indeks Kerawanan Pemilu (IKP), Anambas kategori rawan politik uang. Ini yang perlu menjadi perhatian kita bersama," ujar Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia Bawaslu Provinsi Kepri, Rosnawati, di salah satu aula tempat penginapan di Tarempa Kamis (5/7/2018) malam.

Baca: Hasil Lengkap dan Klasemen Grup A Piala AFF U19 2018. Usai Comeback Hebat Timnas Indonesia U19

Baca: Donald Trump Ancam Perang Dagang dengan Indonesia. Begini Reaksi Apindo dan Menteri Perdagangan

Baca: Masih Ingat Munaroh Pacar Mandra Dalam Sinetron Si Doel Anak Sekolahan? Begini Kabarnya Sekarang

Ia menjelaskan, terdapat indikator yang dilihat sehingga Anambas masuk sebagai salahsatu daerah yang rawan praktek politik uang itu.

Peran pemilih dalam pengawasan partisipatif pun, diakuinya merupakan ujung tombak dalam menyukseskan serta mengawasi pelaksanaan serta tahapan Pemilu yang sedang berjalan saat ini.

Rosnawati mengatakan, masyarakat dipersilakan melaporkan kepada pengawas TPS, Panwascam atau ke Panwaslu bila mendapati adanya praktek politik uang tersebut.

Hanya menurutnya, terdapat poin penting yang harus diperhatikan dalam melaporkan salahsatunya mempunyai alat bukti.

Adapun alat bukti yang ‎sah meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa bila mengacu pada pasal 184 ayat (1) KUHAP.

Baca: Jadwal Lengkap Perempat Final Piala Dunia 2018. Malam Ini Uruguay vs Perancis

Baca: Alasan Roro Fitria Pakai Nama Ibunya Pesan Sabu-sabu

Baca: Begini Tanggapan Sule Digosipkan Selingkuh dengan Pramugari

Dalam Undang Undang terbaru pun, diakuinya terdapat perbedaan berkaitan dengan penindakan dan proses terhadap laporan politik uang ini.

Dalam Undang Undang nomor 10 tahun 2016 sebelumnya disebutkan sanksi bakal diberikan tidak hanya kepada penerima namun juga kepada si pemberi uang.

"Namun pada Undang Undang nomor 7 tahun 2017, si pemberi yang dikenakan sanksi. Ini dikarenakan untuk memberi ruang kepada penerima untuk menjadi saksi. Jadi, silahkan. Masyarakat tidak perlu ragu untuk melapor. Selama mempunyai alat bukti, apakah ke Panwas di kecamatan. Nantinya Panwas akan membuat kajian, serta akan dilihat apakah terpenuhinya unsurnya atau tidak. Kalau terpenuhi dan hanya sebatas kepada administrasi, maka penindakan akan dilakukan oleh Panwas. Tetapi, apabila masuk tindak pidana, maka akan diserahkan ke Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu)," katanya.

‎Perbedaan lain juga dengan proses penindakan terhadap tersangka dugaan politik uang yang kabur.

Bila pada proses sebelumnya hal tersebut tidak berlaku apabila Pemilu sudah berakhir, namun pada pemilu sekarang ini, proses tetap berjalan meskipun tersangka tidak kooperatif.

Bawaslu Provinsi maupun Kabupaten/kota pun, kini diberikan kewenangan untuk memutus pelanggaran Pemilu. Hal ini telah diatur tegas dalam Undang Undang nomor 7 tahun 2017. (tyn)

Penulis: Septyan Mulia Rohman
Editor: nandrson
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved