Pembahasan 'Kekuasaan' DPR atas BUMN dan Anak-anak Perusahaannya Memanas

DPR usul bisa mengawasi seluruh gerak-gerik yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan anak-anak usahanya.

Pembahasan 'Kekuasaan' DPR atas BUMN dan Anak-anak Perusahaannya Memanas
KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO
Ilustrasi rapat di DPR-RI. 

Namun, pada RUU BUMN akan memasukkan semua termasuk pada perusahaan turuanannya.

"Dalam UU BUMN yang lalu tidak masuk, sekarang kami masukan semua," terang Supratman.

Supratman bilang, hal ini dilakukan dalam rangka mempertajam pengawasan DPR.

Meski begitu, DPR tidak ikut masuk dalam aturan teknis yaitu pergantian direksi.

Selain privatisasi, keterlibatan parlemen dalam pengawasan BUMN juga terkait pembentuan holding.

"Holding harus melalui persetujuan DPR, itu sebelumnya tidak diatur," ujar Supratman.

Seperti diketahui saat ini Kementerian BUMN sedang marak melakukan pembentukan holding BUMN.

Terakhir Kementerian BUMN meresmikan pembentukan holding BUMN Migas.

Sebelumnya juga telah ada beberapa pembentukan holding, di antaranya holding pupuk, semen, perkebunan, kehutanan, dan tambang.

Menurut Supratman, pembentukan holding tidak akan berubah dengan adanya aturan baru pada RUU BUMN.

Halaman
123
Editor: Sri Murni
Sumber: Kontan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved