Pembahasan 'Kekuasaan' DPR atas BUMN dan Anak-anak Perusahaannya Memanas

DPR usul bisa mengawasi seluruh gerak-gerik yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan anak-anak usahanya.

Pembahasan 'Kekuasaan' DPR atas BUMN dan Anak-anak Perusahaannya Memanas
KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO
Ilustrasi rapat di DPR-RI. 

"Pembentukan holding yang sudah ada tidak masalah tetapi selanjutnya setelah ada UU yang baru harus melalu persetujuam DPR," jelasnya.

Ketentuan tersebut diatur dalam pasal 119 ayat 2 RUU BUMN yang masih dalam tahap harmonisasi.

Pada pasal 119 ayat 2 dituliskan bahwa penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan BUMN yang diusulkan kepada menteri disampaikan kepada DPR untuk mendapat persetujuan.

Masih belum berubah

Kementerian BUMN menyatakan, sampai saat ini mekanisme privatisasi BUMN oleh pemerintah masih belum berubah.

Proses privatisasi BUMN dilakukan seperti biasa, baik pada perusahaan BUMN maupun bekas BUMN yang telah menjadi anak usaha dalam holding BUMN.

"Saat ini, BUMN dan eks BUMN yang jadi anggota holding tetap melalu proses privatisasi sebagaimana biasanya tetap ke DPR," ujar Deputi Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian BUMN Aloysius K. Ro.

Namun Aloysius masih enggan berkomentar mengenai rencana penyertaan DPR dalam perizinan privatisasi BUMN dan perusahaan turunan BUMN, baik anak, cucu, maupun cicit BUMN.

Kewenangan yang besar dari DPR terkait keterlibatan terhadap BUMN ini sejatinya memang diatur dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengharuskan pengawasan terhadap BUMN agar lebih ketat lagi.

Hanya saja, dengan kendali pengawasan yang besar dalam beleid baru nanti dikhawatirkan akan mengganggu proses bisnis BUMN itu sendiri. (kontan)

Editor: Sri Murni
Sumber: Kontan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved