Panitia PPDB Diduga Langgar Perda Pendidikan, DPRD Provinsi Kepri Akan Panggil Kepala Dinas

Terkait banyaknya masalah dalam proses PPDB, DPRD Provinsi Kepri akan memanggil kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kepri.

Panitia PPDB Diduga Langgar Perda Pendidikan, DPRD Provinsi Kepri Akan Panggil Kepala Dinas
TRIBUNBATAM/ANGGA
Suasana PPDB di SMKN 2 Batam, Kamis (5/7/2018) 

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Terkait banyaknya masalah dalam proses penerimaan peserta didik baru (PPDB), DPRD Provinsi Kepri akan memanggil kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kepri.

Hal tersebut disampaikan Alex Guspeneldi, anggota DPRD Kepri Komisi III.

"Kita akan memanggil pejabat Dinas Pendidikan (Disdik) Kepri untuk memberikan pertanggungjawaban terhadap hasil seleksi PPDB tingkat SMAN dan SMKN yang terjadi saat ini,"kata Alex, Selasa (10/7/2018).

Ia menilai, pejabat Disdik Kepri tidak memahami Perda Nomor 2 tahun 2018 yang dikeluarkan pemerintah Kepri.

Alex mengaku, dirinya sudah mendapat beberapa laporan dari masyarakat bahwa sistem seleksi yang dilakukan panitia PPDB tingkat SMAN dan SMKN, khususnya Batam, dilakukan berdasarkan rangking.

Baca: Tidak Lolos PPDB, Sejumlah Orangtua Murid Menyegel SMA Negeri. Begini Kejadiannya!

Baca: Buka Posko Pengaduan Masalah PPDB, Gubernur Kepri Ingatkan Kepsek Jangan Bermain

Baca: Anak Saya Sampai Mau Bunuh Diri karena Tidak Diterima di Sekolah Itu

"Ini sudah jelas melanggar Perda nomor 2 tahun 2018 tentang pendidikan,"kata Alex.

Dia menjelaskan, dalam Perda tersebut, khususnya pasal 17 ayat 1 poin  (a) dan poin (b), yang berbunyi : "

a. Calon peserta didik sebesar paling sedikit 70 persen (tujuh puluh persen) berasal dari zona terdekat dari sekolah.

b. Calon peserta didik sebesar paling sedikit 20 persen (dua puluh persen) berasal dari luar zona terdekat dari sekolah."

"Jadi jika panitia melaksanakan seleksi melalui rangking nilai, pasti ada anak didik yang tinggal di depan sekolah yang nilainya rendah, tidak masuk dalam hitungan. Lantas, apakah mereka hatus sekolah ke tempat lain, sementara ada sekolah di depan rumah mereka,"kata Alex.

Menanggapi membludaknya pendaftar di satu sekolah karena sekolah tersebut harus menerima dari banyak kelurahan seperti yang terjadi di SMAN 5 Batam, Alex tetap mengatakan bahwa sekolah wajib mengutamakan pendaftar yang paling dekat dengan sekolahnya.

"Intinya Perda tersebut mengharapkan agar anak didik yang tinggal di dekat sekolah tidak perlu jauh-jauh,"kata Alex. (*)

Penulis: Ian Pertanian
Editor: Sri Murni
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help