OSS Berlaku di Batam, Perizinan Lama Tidak Berlaku? Begini Jawaban Kemenko Perekonomian

Kalau yang lama izinnya masih berlaku tetap saja jalan. Tapi kalau ada salah satu izin yang berubah izinnya mati, urus NIB (nomor induk berusaha) dulu

OSS Berlaku di Batam, Perizinan Lama Tidak Berlaku? Begini Jawaban Kemenko Perekonomian
tribunbatam/dewi haryati
Muwasiq Muhammad Noor, Pejabat Kemenko Perekomomian 

TRIBUNBATAM.id, BATAM-Penerapan sistem pelayanan berusaha terintegrasi alias Online Single Submission (OSS) tidak otomatis membuat perizinan yang lama, menjadi tidak berlaku.

Hal ini disampaikan Ketua Tim Persiapan OSS dari Kemenko Perekonomian, Muwasiq Muhammad Noor, usai kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis penerapan Online Single Submission (OSS) di lingkungan internal BP Batam, Jumat (13/7/2018).

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) BP Batam menjadi PTSP pertama di Indonesia yang menyelenggarakan sosialisasi, pasca diluncurkannya OSS, Senin (9/7/2018) lalu.

Baca: Inilah Kisah Sepatu di Balik Kemenangan Lalu Muhammad Zohri, Juara Dunia Lari 100 Meter U-20

Baca: Terungkap! Kesaksian Juru Masak: Inilah Makanan Pantangan Pak Harto dan Bu Tien Semasa Hidup

Baca: Mengenal Mung Pahardimulyo, Komandan Kopassus di Masa RPKAD. Telan Enam Telur Sanca Sekaligus

Baca: Heboh Polisi Tendang Ibu-ibu Diduga Pencuri, Kapolri Copot Langsung Pamen Polda Babel

"Kalau yang lama izinnya masih berlaku tetap saja jalan. Tapi kalau ada salah satu izin yang berubah, seperti alamat, atau izinnya mati, urus NIB (nomor induk berusaha) dulu," kata Muwasiq di IT Center BP Batam.

"Jadi OSS ini tidak hanya untuk izin yang baru. Kalau baru jelas pakai OSS. Orang harus punya NIB sebagai referensinya, dari situ nanti dikonsolidasikan dengan lainnya," ujarnya.

Lebih lanjut Muwasiq mengatakan, di aplikasi OSS ini kerangka pengurusan perizinannya juga lebih jelas. Sistem akan mendefinisikan langsung kategori si pemohon. Apakah termasuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) atau lainnya berdasarkan modal.

Muwasiq Muhammad Noor, Pejabat Kemenko Perekomomian
Muwasiq Muhammad Noor, Pejabat Kemenko Perekomomian (tribunbatam/dewi haryati)

"Untuk UMKM juga pakai OSS, sudah ada pendefinisiannya. Kalau modalnya di atas Rp 500 miliar misalnya, tak bisa masuk UMKM. Itu nanti juga akan dihubungkan ke pajak. Apa kena pajak setengah persen," kata Muwasiq.

Ia melanjutkan, penerapan OSS juga berkaitan erat dengan Rencana Desain Tata Ruang (RDTR). Hanya saja saat ini masih dilakukan pemetaan supaya bisa tercatat di sistem.

"Negara kita sedang tata untuk area perumahan, toko, industri, dan lainnya supaya tercatat di sistem. Tantangan terbesarnya, sekarang kita sedang lakukan pemetaan ke sana. Jadi kalau nanti ada yang bilang peruntukan industri tapi alamatnya di rumah, tak boleh," ujarnya.

Masalahnya, dari lebih kurang 500 PTSP yang ada di Indonesia, hanya 40 PTSP yang memilikinya. Tetapi dari 40 itu, hanya tiga di antaranya yang bisa digunakan.

"Dari tiga itupun masih banyak bolong-bolong. Dengan OSS ini kita sedang kerjasama dengan ATR (Agraria dan Tata Ruang/BPN (Badan Pertanahan Nasional) untuk lakukan pembenahan dengan daerah biar gampang," kata Muwasiq. (*)

Tags
OSS
Penulis: Dewi Haryati
Editor: Agoes Sumarwah
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved