Gubernur Nurdin Mengakui Sekdaprov Kepri Dapat Sanksi dari Mendagri

Gubernur Kepri H Nurdin Basirun akhirnya mengakui kalau Sekdaprov Kepri TS Arif Fadillah mendapat sanksi dari Mendagri RI

Gubernur Nurdin Mengakui Sekdaprov Kepri Dapat Sanksi dari Mendagri
TRIBUNBATAm/ROMA ULY SIANTURI
Gubernur Kepri H Nurdin Basirun 

TRIBUNBATAM.id, TANJUNGPINANG-Gubernur Kepri H Nurdin Basirun akhirnya mengakui kalau Sekdaprov Kepri TS Arif Fadillah mendapat sanksi dari Mendagri RI.

Namun demikian, dia masih enggan menyebutkan apa sebenarnya sanksi yang dijalani Arif akibat terlibat kasus dugaan gratifikasi dalam pernikahan anaknya pada Februari 2018 lalu.

Baca: Dikenal Tangguh, Inilah Keistimewaan 5 Mata-mata Perempuan Rusia Paling Terkenal Masa Perang

Baca: Terungkap! Kesaksian Juru Masak: Inilah Makanan Pantangan Pak Harto dan Bu Tien Semasa Hidup

Sekdaprov Kepri TS Arif Fadillah (tengayh) didampingi Asiten I Raja Ariza dan Asisten II Syamsul Bahrum saat mendengarkan pemaparan program kerja dari Kepala Biro OPD, Rabu (1/3/2017) .
Sekdaprov Kepri TS Arif Fadillah (tengayh) didampingi Asiten I Raja Ariza dan Asisten II Syamsul Bahrum saat mendengarkan pemaparan program kerja dari Kepala Biro OPD, Rabu (1/3/2017) . (TRIBUNBATAM/THOM LIMAHEKIN)

Baca: Simak! Inilah Kumpulan Lengkap Contoh Soal Tes CPNS 2018, Unduh dan Baca Syarat-syaratnya

Baca: Beredar Kabar Pegawai Izin Selama Sebulan, Pejabat Anambas Perintahkan Dinas Usut

"Saya sudah menerima sanksi terhadap Pak Sekda. Pokoknya sanksi lumayan keras," ungkap Nurdin kepada awak media seraya berlalu pergi usai menghadiri acara hari ulang tahun Adyaksa di Kantor Kejati Kepri, Senggarang Tanjungpinang, Senin (23/7/2018) siang.

Nurdin hanya mengaku bahwa sanksi tersebut sudah diterima sejak sepekan silam. Sanksi yang diterima Arif sempat menimbulkan kasak-kusuk di kalangan pegawai di lingkup Pemprov Kepri.

Pekan lalu, seorang pejabat eselon IV di Diskominfo Kepri menuturkan bahwa seorang stafnya sempat mengantar surat untuk ditandatangani Sekdaprov Kepri TS Arif Fadillah. Namun, surat tersebut dikembalikan dengan arahan dikonsepkan ulang.

"Diminta supaya pangkat dan golongan Pak Sekda dihilangkan. Cukup ditulis Arif Fadillah saja," terang pejabat tersebut. (*)

Penulis: Thom Limahekin
Editor: Agoes Sumarwah
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved