Pemprov Jakarta akan Revisi Kenaikan Tarif NJOP Ratusan Rumah yang Masuk Zona Komersil

Revisi dilakukan untuk memisahkan zonasi kawasan pemukiman dari zonasi kawasan komersial.

Pemprov Jakarta akan Revisi Kenaikan Tarif NJOP Ratusan Rumah yang Masuk Zona Komersil
istimewa
Kawasan komersil Jakarta 

TRIBUNBATAM.id, JAKARTA- Setelah menaikkan tarif NJOP, kini pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memastikan bakal merevisi kembali kenaikan nilai jual objek pajak (NJOP) atas tanah dan bangunan di wilayahnya.

Revisi dilakukan untuk memisahkan zonasi kawasan pemukiman dari zonasi kawasan komersial.

Sebab, kawasan komersial mengalami kenaikan NJOP rata-rata sebesar 19,4 persen pada tahun ini.

Dengan revisi ini maka kawasan pemukiman tidak akan mengalami kenaikan NJOP sebesar kawasan komersial.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, hasil rapat dirinya dengan Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta terungkap bahwa ada sebanyak 270.000 rumah yang mengalami kenaikan NJOP, karena bersinggungan dengan kawasan komersial.

"Jumlah ini yang harus dievaluasi, apakah status rumah ini tetap masih sebagai tempat tinggal atau juga sebagai tempat usaha. Mesti dilihat lagi," ujar Anies, Senin (23/7).

Baca: NJOP Naik Lagi, Harga Rumah Subsidi pun Ikut Naik

Menurut Anies, Pemprov DKI Jakarta perlu membedakan status rumah tinggal dengan rumah yang digunakan untuk usaha, seperti rumah kontrakan atau tempat kost.

Status rumah kontrakan dan rumah kost bisa dimasukkan dalam kawasan komersial.

"Makanya, kami akan melihat lagi kawasan dari rumah-rumah tersebut, bila tetap pada peruntukkan rumah tinggal, kami pastikan tak akan mengalami kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)," ungkapnya.

Anies berjanji untuk mengedepankan prinsip keadilan pada 270.000 rumah pemukiman yang berada diantara kawasan komersial ini.

Halaman
12
Editor: Sri Murni
Sumber: Kontan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved